Pendidikan GOTAG
Jaminan Hari Tua (JHT)
Berita
Foto (16)
-
Pencairan Dana JHT BPJS Melonjak Capai 1,9 Triliun dalam Bulan September 2015
Sebagian besar anggota BPJS yang mencairkan dana pensiun adalah mereka yang mengundurkan diri dari perusahaan.
-
Jumlah Pengambil JHT Bulan September Melonjak 4 Kali Lipat
Untuk September 2015 Kantor BPJS Ketenagkerjaan Cabang Pangkalpinang melakukan pembayaran sekitar Rp 7,3 miliar dengan 1.618 kasus.
-
BPJS Ketenagakerjaan Sudah Cairkan Dana JHT Rp 1,9 Triliun
pencairan dana JHT sebesar Rp 1,9 triliun tersebut bukan dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saja
-
BPJS Tak Cair, Ibu Hamil Menangis Tersedu-sedu
Sambil mengelus-elus perutnya yang tengah hamil, air mata Tini mengalir deras membasahi pipinya.
-
Wapres Tidak Khawatir Penarikan JHT Melonjak
"Kalau orang terima duitnya itu Rp 30 triliun, maka (uangnya) otomatis berputar di masyarakat, beli sesuatu atau buat usaha kecil."
-
Ekonomi Lesu, Penarikan Dana JHT Meningkat
Belakangan peserta BPJS yang melakukan penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) jumlahnya meningkat.
-
Takut Aturan Berubah, Ratusan Warga Berdesakan Mengambil Dana JHT
Ratusan warga Batam yang merupakan peserta Jamsostek Ketenagakerjaan, Kamis (3/9/2015), rela berdesak-desakan untuk mencairkan JHT.
-
Pengambilan Uang JHT di BPJS Nyaris Ricuh
Ratusan mantan karyawan dari berbagai perusahaan di Sumsel merasa kecele atas pelayan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang.
-
Buruh Siap Cairkan Klaim BPJS Rp 1,5 Triliun
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan kelimpungan.
-
Terkena PHK, Pekerja Bisa Cairkan Seluruh Dana Jaminan Hari Tua
Dalam revisi PP JHT tersebut, pemerintah menjamin pekerja yang berhenti bekerja dapat mencairkan pesangon tanpa perlu menunggu 10 tahun
-
VIDEO: Aliansi Buruh Datangi Kantor BPJS Yogya Minta Kejelasan JHT
pihaknya hanya merupakan bagian pelaksana
-
Pemerintah Didesak Revisi PP JHT dalam 2 x 24 Jam
Tak hanya untuk JHT, pemerintah juga diminta merevisi PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), serta Jaminan Pensiun (JP).
-
Soal JHT, Negara Tidak Boleh Berbisnis
Mengenai adanya resiko dampak ekonomi saat para pekerja mengambil dana JHT pada waktu yang hampir bersamaan
-
Pengamat: Soal JHT Masa Mesti Presiden yang Turun Tangan
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, Presiden Joko Widodo tak perlu harus mengurusi langsung persoalan JHT
-
Jokowi Perintahkan Revisi Aturan JHT
Presiden Jokowi pun mengambil keputusan untuk merevisi PP tersebut.
-
JHT Bikin Gaduh Karena Tak Ada Sosialisasi ke Masyarakat
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri sudah bolak-balik mengingatkan semua petinggi BPJS Ketenagakerjaan agar PP baru JHT disosialisasikan.
-
-
Kata Kalla, JHT Tak Bisa Diubah Hanya Karena Petisi di Facebook
"Tidak berarti diprotes beberapa pihak kemudian harus dibatalin," kata JK.
-
DPR Sindir Jokowi "Apakah Jokowi Sudah Pelajari JHT?"
"Rencananya Senin (6/7/2015). nanti Komisi IX akan memanggil Menaker dan Direksi BPJS," kata Okky.
