Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Habib Rizieq Singgung Ormas Preman, Dede Yusuf: Pemerintah Bisa Tinjau Ulang Izinnya
Dede Yusuf menyebutkan bahwa aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terhadap ormas-ormas yang dinilai menyimpang dari
-
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha meminta KPU RI kooperatif, terkait dugaan penyelewengan anggaran negara dalam penggunaan private jet.
-
Pimpinan DPR Belum Putuskan Pembahasan RUU Pemilu di Baleg atau Komisi II
Pimpinan DPR RI masih belum memutuskan, pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan oleh Komisi II atau Badan Legislasi (Baleg).
-
Dihadiri Wamendagri dan Penyelenggara Pemilu, Komisi II DPR Gelar Raker Bahas Evaluasi PSU
Rapat membahas evaluasi peyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
DPR Sorot PAD Kepri dan Jakarta: Baju Gubernur Ansar dan Pramono Sama, Tapi Pendapatan Timpang
Menurut Rifqi, ketergantungan fiskal DKI Jakarta terhadap APBN hanya 29 persen. Meski demikian, angka tersebut setara dengan Rp26 triliun—jumlah yang
-
Anggota DPR Rahmat Saleh Dorong ATR/BPN Libatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat di Sumbar
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh, mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).
-
Ahmad Luthfi Akui Jateng Provinsi Termiskin se-Jawa: Kami Bukan Nabi Musa Bisa Langsung Ubah Keadaan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengakui secara terbuka bahwa provinsi yang ia pimpin saat ini menjadi daerah termiskin se-Pulau Jawa.
-
Komisi II Kembali Rapat Bersama Sejumlah Gubernur, Kali Ini Bareng Pramono Anung hingga Ahmad Luthfi
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan agenda ini untuk membahas keuangan daerah.
-
Respons Dedi Mulyadi Disinggung Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Saat Rapat di DPR
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut sebagai “Gubernur Konten”oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud.
-
Sri Sultan HB X Ungkap 60 Formasi CPNS di Pemda DIY Masih Kosong, Ini Tiga Penyebabnya
Sri Sultan Hamengkubuwono X atau Sri Sultan HB X, menyampaikan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY saat ini masih belum mencukupi.
-
Politikus Golkar Sebut Mundurnya Hasan Nasbi Dari Kepala PCO Sebagai Bentuk Tanggung Jawab
Politikus Golkar Ahmad Irawan menilai keputusan mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi.
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Ada 341 Daerah Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Baru
Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan ada 341 daerah yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tetapi masih prematur.
-
Komisi II DPR Siap Revisi UU Ormas, Tapi Katanya Saat Ini Belum Urgen
Rifki mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI siap membahas usulan revisi UU Ormas jika ditugaskan oleh pemerintah. Meski begitu, ia memandang bahwa revi
-
Wamendagri Lapor ke Komisi II DPR, Ada Daerah Angkat ASN di Luar Jadwal
Ribka Haluk mengatakan, terdapat sejumlah daerah yang melakukan pengangkatan tidak sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
-
Komisi II DPR Sebut Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Meresahkan, UU Ormas akan Direvisi?
Komisi II DPR menyatakan pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk membubarkan ormas meresahkan.
-
Komisi II DPR Tunggu Usulan Resmi Pemerintah untuk Revisi UU Ormas
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya menunggu usulan resmi dari pemerintah untuk memulai proses revisi UU Ormas
-
Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan status daerah istimewa maupun pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang.
-
Muncul Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa, Anggota Komisi II DPR Minta Hati-hati
Ahmad Doli Kurnia merespons soal munculnya wacana beberapa daerah termasuk Solo menjadi Daerah Istimewa.
-
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda Bicara Nasib Revisi UU Pemilu: Jangan Tanya Saya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menjawab perihal revisi UU Pemilu yang belum jelas nasibnya.
-
DPR Tanggapi Kewenangan Presiden Mutasi Pejabat Eselon 2 dalam RUU ASN
Rifqi mengatakan mutasi ASN yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh presiden, dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang selama ini.
