Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Anggota Komisi II DPR Minta Kemendagri Lebih Cermat Tentukan Batas Wilayah
Menurut Giri, penetapan batas administratif tak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting
-
Sengketa 4 Pulau Aceh Selesai, Komisi II DPR Minta Kemendagri Susun Blueprint Batas Wilayah
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf minta Kemendagri untuk segera menyusun peta besar atau blueprint batas wilayah administratif seluruh Indonesia.
-
Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Pimpinan Komisi II DPR: Presiden Prabowo Segera Ambil Keputusan
Bahtra Banong mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal segera mengambil keputusan mengenai sengketa pemindahan kepemilikan empat pulau.
-
DPR Minta Tito Panggil Muzakir dan Bobby, Mediasi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumatera Utara
DPR minta Mendagri Tito Karnavian untuk melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
-
Aceh-Sumut Rebutan Empat Pulau, DPR Ambil Ancang-ancang Revisi UU Wilayah Administratif
Tak hanya soal batas teritorial, status administrasi kependudukan warga di pulau-pulau tersebut juga dipertanyakan. DPR menilai, kepastian hukum harus
-
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Mendagri Harus Selesaikan Konflik Sengketa 4 Pulau di Aceh
DPR meminta Mendagri segera menyelesaikan konflik sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.
-
Pihak DPR Tolak DKPP Bisa Awasi dan Tindak Peserta Pemilu, Ada Apa di Balik Penolakan Ini?
Politikus Partai Golkar itu menilai, pengawasan etik terhadap peserta pemilu berisiko membuka ruang subjektivitas dan mencederai prinsip imparsialitas
-
Ketua Komisi II DPR: Sekretaris Daerah Harus Bisa Atur Prioritas Skala Rapat yang Digelar di Hotel
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada seluruh sekretaris daerah (Sekda) mengatur jadwal rapat yang bisa digelar di hotel.
-
Komisi II DPR Dukung Prabowo Soal Pejabat Tak Bisa Kerja Harus Mundur: Jangan Jadi Beban
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten.
-
Wacana Perpanjang Usia Pensiun ASN hingga 70 Tahun, Komisi II DPR Kaji Urgensinya
Kebijakan ini tidak bisa diputuskan secara gegabah karena menyangkut prinsip meritokrasi dalam sistem kepegawaian negara.
-
Ahmad Doli Minta Usulan Tambah Usia Pensiun ASN Harus Dikaji Mendalam
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meminta usulan penambahan usia pensiun ASN dikaji mendalam
-
Pimpinan Komisi II DPR Respons Usulan Dana Parpol Naik: Andalkan Iuran Anggota Tak Mungkin
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, setuju usulan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik dari APBN.
-
Pakar Kepemiluan Jerman Sebut Alokasi Kursi Parlemen RI Langgar UU, Tawarkan Sistem Campuran
(FGD) bertajuk “Sistem Pemilu Campuran: Jalan Tengah untuk Mencapai Pemilu yang Berkualitas” pada Jumat (23/5/2025).
-
DPR: Konversi Sertifikat Tanah Tahun 1961-1997 ke Elektronik Harus Transparan dan Hati-hati
Anggota DPR Mohammad Toha menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan konversi sertikat tanah ke elektronik ini.
-
Kritik Usulan Tambah Usia Pensiun ASN, DPR: Jangan Egois, Pikirkan Anak dan Cucu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengkritisi usulan penambahan usia pensiun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Korpri.
-
Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Minta Kementerian ATR/BPN Awasi HGU Korporasi dan BUMN
Kementerian ATR/BPN mengawasi berbagai persoalan HGU korporasi, termasuk badan usaha milik negara agar tak mengorbankan atau mengambil hak masyarakat.
-
Berasal dari Polri, Sekjen Baru Kementerian ATR Diminta DPR Tegakkan Hukum dan 'Pukuli' Mafia Tanah
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta Sekjen Kementerian ATR/ BPN Pudji Prasetijanto Hadi untuk menegakkan hukum di sektor pertanahan
-
Pimpinan Komisi II DPR Ingatkan Kementerian ATR soal Potensi Fraud Terkait Tata Kelola Keuangan
Rizqy mengatakan hal tersebut merujuk pada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024.
-
Soal Politik Uang dalam PSU Pilkada Barito Utara, Bawaslu Sebut Usut Pelanggaran Saat Tahapan
Bawaslu mengaku tidak dapat lagi mengusut kasus tindak pidana terkait politik uang yang terjadi saat pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara
-
Komisi II DPR Duga Ada Pembiaran dari Penyelenggara Pemilu dalam Kasus PSU Pilkada Barito Utara
Dede Yusuf menanggapi soal praktik politik uang dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara.
