TAG
Perampasan Aset
Berita
-
RUU Perampasan Aset: Aset Tersangka-Terdakwa Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Rp1 M
RUU Perampasan Aset bikin heboh: negara bisa rampas Rp1 miliar tanpa tunggu vonis, pakar hukum ingatkan risiko ketidakadilan.
-
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana, Kasasi Jadi Penentu Akhir
Bayu menjelaskan permohonan perampasan aset terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim di pengadilan setempat.
-
Kepala Badan Keahlian DPR Jelaskan Skema Perampasan Aset Tanpa dan dengan Putusan Pidana
RUU Perampasan Aset disusun untuk memberikan kepastian hukum dan kerangka regulasi yang komprehensif terkait perampasan aset tanpa pemidanaan.
-
Ketua Komjak RI Nantikan Kejutan Kejagung, Pentingnya Perampasan Aset Korupsi
Ketua Komisi Kejaksaan RI itu menyatakan, perampasan aset korupsi wajib diprioritaskan agar uang rakyat dapat dikembalikan untuk kesejahteraan
-
Mantan Karyawan Bawa Bukti ke Polres Jaksel Terkait Laporan Dugaan Perampasan Aset oleh Ashanty
Mantan karyawan Ashanty bawa bukti ke Polres Jakarta Selatan atas laporan dugaan perampasan aset yang dilakukan oleh sang artis.
-
Ashanty Siap Laporkan Mantan Karyawan ke Polda Metro Jaya, Buntut Dituding Rampas Aset
Ashanty siap masukan laporan baru ke Polda Metro Jaya usai dituding rampas aset milik mantan karyawannya.
-
Ashanty Dituding Rampas Aset Milik Eks Karyawan, Kuasa Hukum Ungkap Awal Permasalahan
Kuasa hukum Ashanty beberkan awal permasalahan kliennya dengan mantan karyawan hingga dilaporkan atas dugaan perampasan aset.
-
Ashanty Bantah Tuduhan Rampas Aset Mantan Karyawan
Dua laporan tercatat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Tangerang Selatan.
-
Mantan Karyawan Polisikan Ashanty, Ada Dugaan Perampasan Aset dan Akses Ilegal
Ashanty belum lama ini dilaporkan ke polisi oleh mantan karyawannya bernama Ayu Chairun Nurisa.
-
10 Fakta Menarik Konflik Ashanty dan Eks Karyawan, Aksi Dugaan Perampasan Aset Terjadi Dini Hari
Simak 10 fakta menarik perseteruan Ashanty dengan mantan karyawannya terkait dengan kasus dugaan perampasan aset.
-
PSI Sebut RUU Perampasan Aset Jadi Solusi Komprehensif Pemberantasan Korupsi
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten terus mendorong RUU Perampasan Aset segera dibahas.
-
Guru Besar UNM Prof Harris Menilai Ada 5 Pasal Mengandung Multitafsir di RUU Perampasan Aset
Guru Besar UNM, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, menilai terdapat 5 pasal di Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
-
Gelar Rakernas Kedua, GEMA Mathla’ul Anwar Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
GEMA MA menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kedua tahun 2025 di Slipi, Jakarta, pada 12–14 September 2025.
-
Jadi Sorotan Publik, Komisi III DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Bakal Rampung Tahun Ini
DPR menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa rampung dibahas pada tahun ini.
-
Mahfud MD Jelaskan Mekanisme Perampasan Aset, Sebut Banyak yang Komentar tapi Belum Paham
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut banyak pihak yang bicara mengenai mekanisme perampasan aset, namun belum memahami sepenuhnya.
-
Advokat Halomoan Sianturi Usulkan Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset
Halomoan Sianturi usul Presiden Prabowo terbitkan Perppu Perampasan Aset untuk akomodasi tuntutan demonstran dan cegah korupsi.
-
DPRD Jabar Keluarkan Maklumat Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset
Maklumat tersebut dibacakan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi masing-masing partai politik.
-
Titik Terang RUU Perampasan Aset, Dasco Sebut Bakal Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU Perampasan Aset bakal dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung dibahas.
-
Belum Pertimbangkan Perppu, Prabowo Tempuh Jalur Politik untuk Loloskan RUU Perampasan Aset
Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap pembahasan RUU Perampasan aset.
-
DPR Akan Sahkan RUU KUHAP Terlebih Dulu Sebelum Bahas Perampasan Aset
Puan menjelaskan, proses legislasi di DPR akan dijalankan secara bertahap dan tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved