TOPIK
Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal
-
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut program Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tak menyalahi aturan HAM.
-
Perbedaan pandangan kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer muncul dari Menteri HAM dan Komnas HAM.
-
Menteri HAM Natalius Pigai sarankan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bisa diterapkan masif di seluruh Indonesia.
-
Dinas Pendidikan ungkap alur pendaftaran untuk mengikuti program pendidikan berkarakter di markas TNI gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
-
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga bakal mengirim siswa berpretasi dari SMA di Jabar untuk ikut pendidikan militer.
-
Saepul Bahri bahkan disebut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bupati terkaya nomor tiga di Jawa Barat.
-
Tak hanya menyasar pelajar bermasalah, orang dewasa bermasalah juga bakal dirikim ke barak untuk mengikuti pendidikan militer, ini kata Dedi Mulyadi
-
Natalius Pigai mengatakan kebijakan Dedi Mulyadi mengirimkan anak-anak bermasalah untuk dididik ke barak militer bukan corporal punishment.
-
Sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur yang punya gagasan untuk mengirim pelajar yang terindikasi LGBT ke barak militer.
-
Di Cianjur, Jawa Barat, siswa yang terindikasi LGBT atau gemulai bakal dikirim ke barak TNI untuk ikuti pendidikan militer.
-
29 siswa tingkat SMA/SMK sederajat dari Kabupaten Purwakarta tiba di barak militer Rindam III/Siliwangi di Kota Bandung, Jawa Barat
-
Sejumlah warga di Jakarta Timur menyarankan Gubernur Pramono Anung meniru kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak TNI.
-
Puluhan siswa SMK/SMK di Purwakarta, Jabar dikirim ke barak militer di Kota Bandung. Mereka bakal jalani program pendidikan militer
-
Bupati Cianjur Bakal Kirim Siswa Kecanduan Game Online dan Terindikasi LGBT ke Barak Militer, Psikolog Ikut Dampingi
-
Dedi Mulyadi menargetkan warga bermasalah dan orang gemulai untuk menjalani pendidikan militer dengan mengirimkannya ke barak TNI.
-
39 siswa SMP mengikuti pendidikan karakter di barak militer Purwakarta, mereka mengikuti kegiatan mulai dari baris-berbaris hingga pengajian.
-
Seorang ibu di Karawang temui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan meminta agar anaknya diikutsertakan dalam program pendidikan militer di barak TNI.
-
Sempat beredar kabar bahwa salah satu peserta program pembinaan bertajuk pendidikan karakter di barak militer Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha.
-
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara perihal kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer.
-
Sempat beredar kabar bahwa salah satu peserta program pembinaan bertajuk pendidikan karakter di barak militer Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha.
-
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menanggapi terkait isu yang beredar bahwa satu pelajar SMP yang mengikuti pendidikan berkarakter di barak
-
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan puluhan siswa SMP yang mengikuti pembinaan di barak militer bahagia.
-
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atbenar-benar menerapkan kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer. Ternyata ada yang sukarela ingin ikut
-
Dedi Mulyadi ungkap perubahan siswa 'nakal' usai ikut pelatihan TNI. Kini bangun jam 4 pagi dan patuh, bikin publik terkejut.
-
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara perihal kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer.
-
Sebanyak dua pelajar SMP di Purwakarta, Jawa Barat jalani Ujian Akhir Sekolah (UAS) di Barak Militer. Ditunggui guru dan dua prajurit TNI
-
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan siswa-siswa nakal yang dikirim ke barak militer mayoritas karena orang tuanya sudah tak sanggup mendidik.
-
TNI AD sebut kegiatannya akan berfokus pada pendekatan personal dan kelompok melalui bimbingan serta pengasuhan, bukan indoktrinasi bersenjata.
-
Ketua Komnas HAM RI memperingatkan bahwa mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah.
-
Komnas HAM soroti wajib militer pelajar di Jabar. TNI tak punya kewenangan didik, Gubernur diminta tinjau ulang kebijakan.
Pendidikan GO
