TOPIK
Polemik HTI
-
"Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang semakin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam," ujar Yusril
-
"Dibilang Pancasila, (tapi) ekonominya kapitalis, akibatnya apa, ini ambil contoh, akibatnya kemudian memunculkan kesenjangan, kesenjangan makin lebar
-
Ketika disinggung soal organisasi Islam lainnya seperti Front Pembela Islam (FPI), Setyo mengatakan keduanya berbeda pada ideologi yang diusung.
-
"Itu jauh lebih berbahaya. Itu yang harus disikapi pemerintah, jangan sampai pembubaran Ormas nanti dipahami masyarakat disebut Islamophobia,"
-
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.
-
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih bersifat politis.
-
Hasanudin yakin jika elemen-elemen yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan bersatu, maka paham radikalisme akan hilang dari Indonesia.
-
“Sejak mereka berdiri, eksis di Indonesia. Mereka terdaftar tahun 2006, sejak saat itu mereka berhadap-hadapan dengan kita,”
-
"Dengan tuduhan seperti ini, tuduhan yang tidak relevan, tidak pada tempatnya, kita berharap langkah pemerintah ini tidak dilanjutkan,"
-
Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah membubarkan HTI lewat pengadilan.
-
Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil sikap atas keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Polda Bali memastikan ada dua titik kelompok organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di wilayah Provinsi Bali.
-
Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar putusan pemerintah terkait dengan masalah Ormas Islam tidak perlu dikaitkan dengan politik pasca-pilkada.
-
Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi langkah Pemerintah yang mengusulkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke pengadilan negeri.
-
Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto mengumumkan akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
KH Said Aqil mendukung langkah pemerintah yang menempuh langkah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah berhak membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.
-
Peneliti KoDe Inisiatif, Very Junaidi mengatakan Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus diberikan ruang menyatakan pembelaan.
-
Peneliti KoDe Inisiatif, Very Junaidi mengatakan pembubaran ormas jangan sampai berdasar suka atau tidak suka terhadap organisasi tertentu.
-
Dalam keputusan tersebut, Menko Polhukam Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI.
-
"Namun jika langkah administratif itu sudah ditempuh, maka langkah yudisial bisa segera disusun dan dimulai," kata Hendardi.
-
etua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) mendukung penuh Keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Ke depan menurutnya, pemerintah harus membuat UU untuk menjaga dan mengawal Pancasila dan NKRI.
-
Sebab Pancasila adalah warisan paling berharga yang diserahkan para pendiri bangsa kepada kita sebagai generasi penerus.
-
Pemerintah telah mengusulkan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia
-
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sudah ada beberapa benturan dalam masyarakat mengenai keberadaan HTI.
-
Pemerintah juga bertanggungjawab untuk memperkuat pentingnya Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.
-
pemerintah mempunyai kekhawatiran mengenai ajaran yang disebarkan oleh HTI selama ini.
-
Budi mengatakan pihaknya sependapat masih banyaknya tantangan dan pekerjaan rumah
-
Ia pun melihat pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai fasilitator gerakan sosial.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
