Revisi UU KPK

MK Batal Gelar Sidang Uji Materi UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo Cs

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menunda tiga sidang uji materi terkait permohonan perkara uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi

MK Batal Gelar Sidang Uji Materi UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo Cs
Rina Ayu/Tribunnews.com
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di kantor MK, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain menunda sidang empat perkara uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menunda tiga sidang uji materi terkait permohonan perkara yang sama.

Semula, sidang nomor perkara 77/PUU-XVII/2019, 79/PUU-XVII/2019, dan 84/PUU-XVII/2019, dijadwalkan digelar, Selasa (14/1/2020).

Namun, berdasarkan pemberitahuan di laman resmi MK, pihak MK menyampaikan penundaan sidang.
"Bahwa persidangan perkara tersebut di atas ditunda sampai dengan waktu yang akan dijadwalkan kemudian," tulis pihak MK di laman resmi.

Baca: Mayjen Purnawirawan Endang Hairudin Cs Tolak Asabri Beralih ke BPJS Ketenagakerjaan

Adapun, perkara nomor 79/PUU-XVII/2019 diajukan oleh sebanyak 13 orang pemohon.

Tiga pemohon diantaranya, yaitu Ketua dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Mereka yaitu Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, dan Saut Situmorang.

Objek permohonan, yaitu Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perubahan Kedua UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Baca: Kata Ali Ngabalin Soal Mahasiswa Gugat Aturan Nyalakan Lampu Motor dan Singgung Jokowi

Saat dikonfirmasi Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri MK Fajar Laksono mengatakan penundaan sidang merupakan hal biasa.
Dia mengungkapkan alasan mengapa tiga sidang uji materi itu mengalami penundaan.

"Soal teknis saja, soal pengaturan sidang dan kapasitas ruang sidang karena jumlah perkara yang banyak (ada 7 perkara,-red) dengan waktu registrasi yang berbeda-beda waktunya, sudah sampai tahapan persidangan yang juga berbeda," kata dia, kepada Tribunnews.com, Selasa (14/1/2020).

Baca: Sidang MK Disinyalir Lakukan Penyelundupan Hukum Atas Terbitnya UU KPK Hasil Revisi

Sebelumnya, Majelis hakim konstitusi menunda mendengarkan keterangan dari kuasa Presiden dan DPR RI terkait uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved