Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Iuran BPJS Kesehatan Naik

BPJS dan Kutukan Sisifus

MA melihat ada ketidaksesuaian Perpres No 75 Tahun 2019 tersebut dengan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri resmi naik per 1 Juli 2020 mendatang, meski begitu peserta Kelas III masih mendapatkan subsidi sampai Desember 2020. Pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp 42.000, meski begitu peserta kelas terendah ini tetap membayar Rp 25.500 karena mendapatkan subsidi. Sementara untuk kelas II dan III sebesar Rp 100.000 dan Rp 150.000. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Meski demikian, pada 2021 subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000, sehingga yang harus dibayarkan peserta Kelas III adalah Rp 35.000.

Pada Oktober 2019, Presiden Jokowi juga menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan tersebut pada akhir Februari 2020 melalui putusan bernomor 7/P/HUM/2020.

Gugatan judicial review atau uji materi atas Perpres No 75 Tahun 2019 diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Kini, KPCDI berencana kembali mengajukan juducial review atas Perpres No 64/2020.

Akankah MA kembali menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi kali ini?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, Jokowi melakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu secara diam-diam, tanpa didahului wacana atau pengumuman.

Kenaikan dilakukan di tengah terpuruknya ekonomi rakyat akibat pukulan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

Mungkinkah Jokowi secara diam-diam pula telah mencuri rahasia para dewa (rakyat), sehingga ia akan kembali dikutuk melalui keputusan MA yang akan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, bila MA konsisten dengan dalil-dalil hukumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kali ini pun akan kembali dibatalkan MA.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved