Kader PDIP dan Perjuangan Mempertahankan Kedaulatan Melalui Sepakbola

Kader PDIP dan Perjuangan Mempertahankan Kedaulatan Melalui Sepakbola

*Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA.*

TRIBUNNEWS.COM - Kedatangan Timnas U20 Israel membawa kontroversi. Beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel tersebut. Salah satu alasannya adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.

I Wayan Koster, Gubernur Bali sekaligus Kader PDIP, mengatakan bahwa penolakan terhadap kedatangan Timnas U20 Israel ke Bali bukan semata sikapnya sebagai Gubernur melainkan juga sikap pemerintah pusat. 

Pemerintah Pusat memang sudah seharusnya untuk mengambil keputusan yang tegas menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia. Bukan semata faktor historis melainkan juga perkembangan terakhir "diplomasi" dengan FIFA.

Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengajukan beberapa syarat kepada FIFA. Namun, pemerintah tidak mendapatkan persetujuan dari FIFA. 

Otomatis, pernyataan Muhadjir Effendy menyiratkan betapa tidak setara antara dua pihak yang berdiplomasi; kepentingan Indonesia sebagai tuan rumah dinilai tidak berharga di mata FIFA. Posisi FIFA jauh lebih mendominasi dan menjadi pihak penentu takdir Indonesia.

Sampai di sini, kita patut berterima kasih kepada kader-kader PDIP yang mengawali diskursus pentingnya penolakan terhadap kedatangan Timnas Israel ke Indonesia. PDIP hidup dalam spirit pemikiran dan gerakan politik Ir. Soekarno, yang dahulu kala juga pernah menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.

Tentu saja kebijakan politik Soekarno kala itu tidak baik di mata negara-negara kolonial Barat. Tetapi, bagi negara-negara bekas jajahan, apa yang dilakukan oleh Soekarno adalah simbol kemanusiaan sejati. Sejak itu, melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Indonesia jadi pelopor anti-penjajahan.

Di sisi lain, tanpa semata berpijak pada spirit historis, kita menyaksikan betapa hasil komunikasi antara FIFA dan Pemerintah Indonesia berakhir tangan hampa.

FIFA tampak sangat menganakemaskan Timnas Israel, sehingga drawing di Bali pun dibatalkan dan pengajuan syarat dari pemerintah Indonesia tidak dikabulkan.

Sikap FIFA semacam ini tidak bisa ditolerir. Timnas Israel bisa dibilang tamu yang akan bertandang ke Indonesia. Maka memenuhi semua kode etik tuan rumah adalah hal yang wajar. Lebih-lebih kode etik yang dipersyaratkan oleh Indonesia menyangkut konstitusi negara; jiwa yang paling substansial dari berdirinya sebuah negara.

Penolakan FIFA terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Indonesia bukan perkara aneh. Wajah FIFA yang berstandar ganda sudah rahasia umum. Buktinya, dunia olahraga khususnya sepakbola tidak ada hubungannya dengan politik. Tetapi, ketika pagelaran Piala Dunia 2022, FIFA menendang keluar Timnas Rusia, atas alasan invasi ke Ukraina.

Masalahnya, apakah invasi adalah alasan objektif? Tentu tidak. Buktinya, 80 tahun invasi Israel ke Palestina tidak membuat FIFA menendang Timnas Israel. Itu artinya, FIFA memandang sebelah mata. Hanya Rusia yang menjajah Ukraina, bukan Israel yang menjajah Palestina.

Ketika FIFA berani terang-terangan menerapkan standar ganda, maka menolak beberapa syarat dari pemerintah Indonesia agar Israel bisa bertanding di Bali juga bukan hal aneh. Selanjutnya adalah tentang bagaimana sikap Indonesia di masa mendatang sekiranya Timnas Indonesia dijatuhi sanksi, bahkan diusir seperti Rusia? Ini topik paling penting.