Fenomena Truth Decay dan Kompleksitas Informasi Publik

Penyebaran informasi juga bergerak secara vertikal dan simetris, dari pusat sumber informasi tersebar ke publik sebagai objek penerima informasi. Di dalam era konvensional dan analog kebenaran fakta dapat dengan mudah dikonfirmasi langsung ke sumbernya berita, media massa cetak dan elektronik.

Demikian juga cara publik mempercai informasi juga terpusat pada sumber utama media massa (cetak, elektronik) dan pendapat tokoh masyarakat atau pakar yang rekam jejaknya dianggap kredibel.

Sementara kerentanan paling mendasar di era teknologi digital adalah terkait tersedianya beragam sumber informasi dari berbagai platform yang sulit dipastikan kredibilitasnya. 

Peternakan troll internet dan penggunaan server proxy, turut mengaburkan sumber dan mempercepat proses pengaburan terhadap fakta. Fenomena ini disebut truth decay, yaitu “pembusukan terhadap kebenaran”. Kebenaran fakta dirusak dan disebarkan melalui sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

Fenomena truth decay tersebut kemudian menjadi perhatian serius dalam kajian komunikasi public dan kebijakan, bahkan kajian pertahanan dan keamanan. Sejumlah riset dilakukan untuk mengungkap dan memetakan fenomena tersebut. 

Diantaranya adalah riset yang pernah dilakukan sejak tahun 2016 oleh Rand Corporation, sebuah lembaga pemikir, thing tank, yang sangat berpengaruh di institusi pertahanan dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Truth decay sendiri adalah frasa yang disarankan oleh Sonni Efron, karyawan Rand Corporation, untuk menjelaskan fenomena melebur atau mencairnya batasan antara fakta dengan opini. Ketika fakta, data dan analisis semakin berkurang perannya. 

Ketika opini disamarkan sedemikian rupa sehingga tampak sebagai sebuah fakta. Dalam bentuk yang lain, seringkali opini “dioplos”  sedemikian rupa dengan sebuah informasi tertentu sehingga tampak seolah sebuah fakta kebenaran.

Frasa truth decay tersebut kemudian diadopsi oleh peneliti Rand Corporation Jennifer Kavanagh dan Michael D. Rich yang menulis buku dengan judul Truth Decay. Menurut Michael D. Rich yang pernah menjabat Chairman dan CEO Rand Corporation (2011 - 2022), truth decay sebagai fenomena yang jauh melampaui merebaknya "berita palsu" atau hoaxs saat ini.

Menurut pandangan Jennifer Kavanagh dan Michael D. Rich, fenomena truth decay muncul dalam empat bentuk yang saling terkait: Pertama, meningkatnya penolakan atau ketidaksetujuan tentang fakta dasar. Kedua, kaburnya batas antara opini dan fakta. Ketiga, meningkatnya pengaruh opini pribadi dibanding data objektif. Keempat, menurunnya kepercayaan pada sumber informasi faktual yang sebelumnya dihormati.

Situasi seperti itu sejalan dengan Garry Kasparov, master catur dan pembangkan Rusia, yang diketahui pernah berpendapat: “Tujuan propaganda modern bukan hanya untuk memberikan informasi yang salah atau merekayasa suatu agenda tertentu. Propaganda modern bertujuan untuk menguras daya pikir kritis publik yang berujung memusnahkan kebenaran.” 

Narasi Matahari Kembar

Kita dapat mengambil contoh narasi “matahari kembar” di dalam tubuh pemerintahan Prabowo untuk menjelaskan fenomena truth decay tersebut. Jika diperhatikan, belum genap satu tahun sejak Presiden terpilih Prabowo Subianto memulai masa transisinya menuju Istana, ruang publik Indonesia sudah disesaki oleh narasi dengan satu frasa yang meresahkan publik: “matahari kembar.” Frasa ini merujuk pada dugaan keberadaan dua pusat kekuasaan dalam tubuh pemerintahan.

Pertama, fakta dasar konstitusional bahwa Prabowo Subianto adalah Presiden terpilih menjadi kurang berpengaruh dibanding narasi tentang dominasi mantan Presiden Jokowi yang di-opinikan melakukan “cawe-cawe” dalam tubuh pemerintahan Prabowo. Narasi dibentuk dan dikembangkan seakan Joko Widodo, mantan Presiden, mempunyai pengaruh politik lebih kuat ketimbang Presiden Prabowo. 

Kedua, narasi matahari kembar tersebut jelas mengaburkan batas antara fakta dengan opini yang dapat medelegitimasi pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo. Fakta dasarnya adalah Prabowo sebagai Presiden secara konstitusional, Presiden Prabowo yang memilih dan melantik para menteri, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai anggota koalisi, seperti Parpol, termasuk masukan dari mantan Presiden Jokowi. 

Bahkan, program  dan kebijakan yang sedang dijalankan kabinet merah putih adalah program yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres, bukan program yang di-diktekan oleh mantan Presiden Joko Widodo.