Putusan MK No. 168 Perkuat Hak Buruh, KSPI Desak Upah Minimum 2026 Segera Naik

TRIBUNNEWS.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5%. Desakan ini disertai rencana aksi besar-besaran serentak di 38 provinsi pada 28 Agustus 2025, sebagai bentuk perjuangan buruh untuk keadilan upah dan penghapusan outsourcing. 

KSPI adalah salah satu konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2003.  

KSPI berfungsi sebagai wadah bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memperjuangkan keadilan sosial serta ekonomi di dunia kerja 

KSPI mempunyai kaitan dengan Partai Buruh terutama untuk mendukung dalam perjuangan buruh di Indonesia. 

Said Iqbal menjabat sebagai Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menunjukkan sinergi langsung antara organisasi serikat pekerja dan partai politik 

KSPI berperan sebagai organisasi gerakan buruh, sedangkan Partai Buruh adalah saluran politik untuk memperjuangkan aspirasi buruh di parlemen dan pemerintahan. 

Keduanya sering mengeluarkan tuntutan bersama, seperti: 

Kenaikan upah minimum
Penghapusan outsourcing
Reformasi pajak perburuhan
Penolakan PHK massal dan kebijakan ekonomi yang merugikan buruh 

Profil Singkat KSPI
• Nama lengkap: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
• Tanggal berdiri: 1 Februari 2003
• Jumlah anggota: Sekitar 1,2 juta pekerja
• Kantor pusat: Jakarta, Indonesia
• Presiden saat ini: Said Iqbal
• Afiliasi internasional: ITUC (International Trade Union Confederation) 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, kenaikan upah minimum diperhitungkan berdasarkan nilai inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.  

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak penting dalam memperkuat hak-hak buruh di Indonesia. Putusan ini mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU 6/2023), khususnya klaster ketenagakerjaan. 

Pokok Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 

Berikut beberapa poin penting dari putusan tersebut: 

Penghasilan Layak untuk Buruh  

MK menambahkan unsur-unsur baru dalam penghitungan penghasilan buruh, termasuk kebutuhan perumahan dan rekreasi, untuk memastikan buruh mendapatkan penghasilan yang layak.