Krisis Etika dan Substansi di Panggung Politik Indonesia

Hal ini membuktikan bahwa teori kebijakan publik yang ideal, yang harusnya berbasis pada rasionalitas dan data, telah digantikan oleh kepentingan pragmatis yang mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Banalitas Kekerasan dan Banalitas Kebijakan

Jika dicermati serius, krisis etika ini tidak berhenti di ranah elit dan kebijakan, tetapi juga merasuk ke institusi negara. Kita menyaksikan banalitas kekerasan yang semakin lazim dilakukan oleh aparat, yang seharusnya melindungi rakyat.

Meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas oleh kendaraan taktis (rantis Brimob) saat unjuk rasa adalah puncak dari normalisasi kekerasan yang tak berempati. 

Peristiwa ini, serta insiden kekerasan lainnya, memicu tuntutan publik untuk reformasi aparat kepolisian. Publik melanggengkan protes keras, karena dinilai aparat telah gagal memenuhi etika publik mereka sebagai pelayan masyarakat.

Baik banalitas kekerasan maupun banalitas kebijakan sama-sama mengindikasikan krisis etika dan substansi yang mendalam. Keduanya adalah hasil dari sistem yang memungkinkan para aktor, baik di pemerintahan maupun di institusi keamanan, bertindak tanpa pertanggungjawaban moral.

Dalam konteks ini, Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa politik yang kehilangan etika adalah politik yang telah kehilangan esensinya.

Ungkapan Magnis dapat diartikan, ketika politik kehilangan etikanya, ia menjadi jumawa dan berbahaya.

Sebab, politik bukan lagi alat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan, melainkan berubah menjadi alat untuk menindas, memecah belah, dan mengeksploitasi masyarakat bawah, serta kekayaan alam yang tidak lagi berorientasi pada bonum commune. 

Tanggung Jawab Kolektif dan Ujian Kepemimpinan

Krisis ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh partai politik, bukan hanya yang berkuasa.

Semua  partai politik memiliki andil dalam menciptakan sistem yang rapuh ini melalui kegagalan kaderisasi dan kompromi etis.

Saat ini, sikap Prabowo Subianto sebagai pemimpin menjadi ujian utama. Presiden kedelapan ini dituntut untuk segera dan cepat merespons keresahan publik yang timbul dari kebijakan yang cacat dan kekerasan aparat. 

Respons yang dibutuhkan bukan sekadar janji politik, melainkan tindakan nyata dengan mengusut tuntas kasus kekerasan, mereformasi aparat, dan mengembalikan proses pembuatan kebijakan ke jalur yang rasional dan pro rakyat yang seadil-adilnya.

Respons dan pertanggungjawaban moral Prabowo bisa dilakukan dengan tegas dan keberanian memutus lingkaran setan oligarki, mereformasi institusi, dan mengembalikan etika publik ke dalam setiap sendi pemerintahan, marwah bangsa dapat dipulihkan. 

Jika tidak, politik Indonesia akan terus terperosok dalam jurang ketidakpercayaan, di mana rakyat yang marah menjadi saksi bisu dari kegagalan kolektif para pemimpinnya.