Berkah Sumur Minyak Masyarakat

Oleh: Hadi Prayitno

Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Asa swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita butir kedua layaknya membangkitkan kembali memori keberhasilan lima dekade silam.

Era 1970-an, sektor minyak dan gas bumi menjelma sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Produksi minyak meningkat tajam dari 0,9 juta barel per hari (1970) menjadi 1,6 juta barel per hari (1977). Limpahan produksi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu eksportir minyak mentah dua dekade lamanya. Lonjakan harga minyak dunia mengalirkan berkah penerimaan negara, yang dioptimalkan untuk mempercepat agenda pembangunan ekonomi dan sosial nasional.

Memori masa silam tersebut tidak salah jika dijadikan sebagai inspirasi dan pemantik semangat pemerintahan Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024-2029 dalam mengupayakan peningkatan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari, setara volume impor yang harus ditutupi.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) melaporkan, realisasi nilai impor minyak dan gas bumi Indonesia pada 2024 mencapai angka US$36,27 miliar setara lebih dari Rp580,32 triliun (kurs Rp16.000 per US$), nilai besar devisa yang harus diselamatkan.

Pilihan strategi yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan produksi mencakup optimalisasi produksi dari seluruh wilayah kerja yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk membantu mereka yang masih dalam tahap pengembangan, mempercepat proses lelang 75 wilayah kerja baru, dan melegalisasi pengelolaan sumur masyarakat melalui koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan badan usaha milik daerah (BUMD). 

Legalisasi Sumur Masyarakat

Laporan tahunan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 2024 menyebutkan Indonesia memiliki 164 wilayah kerja (WK) setara jumlah KKKS yang mengelolanya. Berdasarkan data 31 Desember 2024, terdapat 105 WK eksploitasi, 43 WK eksplorasi aktif, dan 16 WK dalam proses terminasi.

SKK Migas menguraikan bahwa 105 WK eksploitasi tersebut meliputi 80 WK tahap produksi dan 25 WK masih tahap pengembangan. Berdasarkan skema kontrak, WK Eksploitasi tersebut mencakup 80 WK dengan skema production sharing contract (PSC) cost recovery dan 25 WK dengan skema gross split (hal. 35).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Pasal 13 sampai Pasal 30 secara khusus mengatur kerja sama sumur minyak BUMD/koperasi/UMKM, sebagai terobosan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dalam melegalisasi pengelolaan sumur masyarakat yang sebagiannya ditinggalkan para kontraktor masa lampau, dan sebagian lainnya telah dikelola oleh masyarakat tanpa payung regulasi yang jelas.

Pada banyak kesempatan, juga saat memimpin upacara Hari Pertambangan beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, mengungkapkan militansinya yang utuh menginisiasi, mengawal, dan mengeksekusi kebijakan baru ini, yang dulu tidak pernah ada yang berani menyentuhnya.

"Tambang tidak boleh dikuasai oleh hanya orang itu-itu saja," ujarnya.

Rapat Tim Gabungan lintas kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, SKK Migas dan Badan Pengelola Minyak Aceh (BPMA) pada 9 Oktober 2025 yang dipimpin oleh ESDM menetapkan 45.000 sumur masyarakat telah diinventarisasi untuk segera dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan BUMD.

Potensi produksi dari pengelolaan sumur masyarakat diperkirakan mencapai 10.000 barel per hari, dan membuka peluang tenaga kerja baru sebesar 225.000 orang (asumsi 5 orang setiap sumur). Pemerintah menjanjikan pembelian minyak dari sumur masyarakat oleh Pertamina setara 80 persen dari Indonesia crude price (ICP).

Menteri ESDM mengilustrasikan, apabila setiap sumur memproduksi rata-rata 3 barel per hari, maka hasil penjualan harian berkisar Rp2,5 juta. Hal itu ia sampaikan di sela penandatangan memorandum saling pengertian antara Kementerian ESDM dengan BPS RI pada 14 Oktober 2025 lalu. Perhitungan tersebut merujuk penetapan ICP September 2025 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 336.K/MG.03/MEM.M/2025 sebesar US$66,81 per barel. Jika asumsi nilai tukar Rp16.000 per dolar Amerika, maka 80 persen dari ICP dikalikan 3 barel akan mencapai angka tersebut.

Penghasilan bersih, dengan asumsi bagi rata, masing-masing orang dari 5 orang yang bekerja di setiap sumur diperkirakan lebih dari Rp500.000 per hari. Nilai tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan daya beli rumah tangga di tingkat perdesaan, sekaligus mendorong terbukanya kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk membiayai kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, pangan, sandang dan papan secara lebih baik dan lebih layak.

Berkah Berlipat

Legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat mengisyaratkan tiga pesan kuat: keadilan akses kelola, memperluas manfaat ekonomi, dan kesungguhan meningkatkan produksi. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan mengulang pesan bahwa titik tumpu pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus berpijak pada Konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, dengan orientasi tunggal mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Lebih dari lima dekade akses kelola sektor Migas hanya dikuasakan kepada pelaku usaha dan pemilik modal besar tanpa memberikan celah bagi kelompok usaha berbasis masyarakat, telah memicu kesenjangan cukup lebar. Keuntungan finansial dan ekonomi disedot ke kota, residu ketimpangan ditinggalkan begitu saja di pelosok desa.

Terobosan kebijakan dan regulasi yang memberikan akses kelola kepada koperasi, UMKM dan BUMD terhadap sumur minyak masyarakat meniupkan harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan sekaligus merengkuh kesejahteraan dalam satu tarikan napas. Sumur minyak di sekitar tempat tinggal masyarakat pada akhirnya dapat dikelola sendiri untuk mengalirkan berkah finansial dan ekonomi bagi warga, termasuk memberikan tambahan pendapatan bagi daerah setempat.

Apabila 45.000 sumur masyarakat dikelola seluruhnya, dengan asumsi kapasitas produksi setara 3 barel per hari, maka akan menghasilkan produksi dengan skenario optimis sebesar 135.000 barel per hari. Sejumlah itu juga volume impor minyak mentah bisa dikurangi, sekaligus menghemat impor US$9,02 juta per hari atau US$3,29 miliar dalam satu tahun, setara dengan Rp52,67 triliun devisa terselamatkan.

Pendapatan harian yang diperoleh 225.000 tenaga kerja langsung pengelola sumur masyarakat akan didistribusikan kepada rata-rata empat orang anggota keluarga. Perputaran transaksi di tingkat lokal memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berniaga di lingkup perdesaan sampai wilayah perkotaan di daerah mereka tinggal. Ekonomi lokal tumbuh cepat, kualitas hidup keluarga meningkat, dan kesempatan hidup sejahtera lebih mudah diwujudkan secara kolektif.

Kebijakan legalisasi sumur masyarakat telah menjelma menjadi kebajikan, karena keberkahannya akan mengalir deras pada berbagai sendi kehidupan warga. Pemerintah butuh banyak figur pengambil kebijakan yang berani mengawal kebijakan yang menyantuni konstitusi dan berpihak kepada rakyat.

Tidak berlebihan kalau kita hidupkan kembali pesan bijak Socrates:

Kebajikan tidak datang dari uang, tetapi dari kebajikan datanglah uang dan semua hal baik lainnya bagi manusia, baik bagi individu maupun bagi negara.