Trans Banjarbakula, Mewujudkan Janji Angkutan Publik yang Modern di Banua

Setelah diinisiasi selama 2 tahun lebih, pada Mei 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengambil alih pengelolaan Trans Banjarbakula.

Ada komitmen nyata Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadirkan layanan angkutan umum perkotaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomro 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keberadaan Bus Trans Banjarbakula sangat berarti dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari di wilayah aglomerasi.

Dengan semakin banyak warga yang beralih ke angkutan umum, maka semakin banyak pula berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Janji Kampanye Gubernur dan Sharing Pembiayaan

Kehadiran angkutan umum di Kalimantan Selatan selaras dengan keinginan pasangan gubernur dan wakil Kalimantan Selatan terpilih 2024 – 2029 (H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman), yakni peningkatan transportasi publik ke daerah pelosok . 

Pembiayaan operasional Trans Banjarbakula ada sharing anggaran. Total panjang lintasan (4 koridor) adalah 162,7 km. Sharing pembiayaan operasional Trans Banjarbakula berdasarkan panjang lintasan di wilayah administratif.

Kota Banjarbaru dilewati 46,95 km (29 persen), Kabupaten Banjar 40,85 km (25 persen), Kota Banjarmasin 33,32 km (20 persen), Kabupaten Tanah Laut 24,35 km (15 persen), dan Kabupaten Barito Kuala 17,24 km (11 persen).

Baca juga: BI Luncurkan QRIS Tap Bisa Dipakai Naik Lima Moda Transportasi: KRL, MRT hingga LRT

Mulai 1 Mei 2025, operasional sudah mandiri oleh Pemprov. Kalimantan Selatan, kemudian feeder/pengumpan oleh Kab/Kota Angkutan Perkotaan Trans Banjarbaru Juara (Kota Banjarbaru), Trans Banjarmasin (Kota Banjarmasin), Trans Intan Banjar (Kab. Banjar), Lakatan Tanah Laut (Kab. Tanah Laut) 

Total anggaran subsidi tahun 2025 sebesar Rp 70 miliar yang terbagi Pemprov. Kalimantan Selatan (51 persen) sebesar Rp 35.700.000.000, Kota Banjarbaru (29 persen) Rp 9.947.000.000, Kota Banjarmasin (20 persen), Rp 6.860.000.000, Kab. Banjar (25 persen ) Rp 8.575.000.000, Kab. Tanah Laut (15 persen) Rp 5.145.000.000, dan Kab. Barito Kuala (11 persen) Rp 3.773.000.000.

Anggaran tahun 2019 sebesar Rp 6,5 miliar, tahun 2020 (Rp 5,4 miliar), tahun 2021 (Rp 5,4 miliar), tahun 2022 (Rp 6,8 miliar), tahun 2023 (Rp 6,8 miliar), tahun 2024 (Rp 65 miliar), dan tahun 2025 (Rp 72 miliar).

Menurut Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, kondisi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kalimatan Selatan yang melayani perkotaan di wilayah Banjarbakula sebelum adanya Trans Banjarbakula, seperti:

• Pembayaran operator dengan setoran
• Pembayaran dengan karcis atau uang,
• Kendaraan tidak berpendingin
• Operasi tidak terjadwal time tabelnya, waktu sepi sering tidak jalan
• Berhenti dan naik turun penumpang di sembarang tempat, sering tidak di halte, sehingga sering menimbulkan kemacetan dan kecelakaan
• Sebagian besar rute trayek saling berhimpitan menimbulakn berebutan penumpang
• Tidak ada standar operasional prosedur
• Armada bus rata-rata sudah berumur lebih 20 tahun
• Rute bus sudah berumur 15 tahun dan sudah tidak sesuai dengan permintaan  masyarakat
• Sopir bukan merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang menjanjikan
• Inflasi tinggi di sebabkan pengeluaran biaya transportasi tinggi
• Terjadi perpindahan ke kendaraan pribadi.

Sementara kondisi angkutan kota yang penyambung (feeder) angkutan perkotaan Banjarbakula sebelum adanya Trans Banjarbakula, yaitu

• Perpindahan dari angkutan umum utama biaya tinggi
• Siswa sekolah tidak mau menggunakan
• Inflasi tinggi disebabkan pengeluaran biaya transportasi tinggi
• Perpindahan ke kendaraan pribadi
• Tidak tentu jadwal operasionalnya.

Trans Banjarbakula masih memerlukan penambahan tempat perhentian dan sosialisasi sistem pembayaran.

Masih banyak pengguna mengira bisa membayar tunai. Sistem pembayarannya sepenuhnya menggunakan sistem non-tunai (cashless).

Pilihannya Kartu Uang Elektronik (e-Money) atau QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan mengurangi praktik korupsi.