Konferensi Kota Toleran: Menguatkan Inisiatif dan Kolaborasi, Membangun Ekosistem Toleransi

Para pihak yang hadir sekaligus menandatangani Deklarasi Komitmen Bersama tersebut antara lain Tjhai Chui Mie (Walikota Singkawang), Dedy Yon Supriyono (Walikota Tegal), Robby Hernawan (Walikota Salatiga), Wesly Silalahi (Walikota Pematang Siantar), Johannes Rettob (Bupati Mimika), Muhammadin (Wakil Walikota Singkawang), Ananda (Wakil Walikota Banjarmasin), Bobby Maulana (Wakil Walikota Sukabumi), Amru Chanwari (Wakil Bupati Kayong Utara), serta elemen OPD dan FKUB dari Kota Bekasi, Kabupaten Bengkayung, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Depok, Kota Kediri, Kota Klaten, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Pontianak, Kota Semarang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sanggau. Deklarasi tersebut turut disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan Provinsi, antara lain; Ismail Hasani (Kemendiktisaintek RI), Efrida Herawati Siregar (BPIP RI), Adib Abdushomad (PKUB Kemenag RI), Hartono (Ditjen Polpum Kemendagri RI), Manto (Kesbangpol Provinsi Kalbar), dan organisasi masyarakat sipil, antara lain: SETARA Institute, APEKSI, JAKATARUB, PB JAI, SEJUK, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat sejumlah catatan pembelajaran dalam sharing session masing-masing kota, sebagai berikut.

1. Penguatan ekosistem toleransi secara konkret dilakukan melalui produk hukum progresif bagi pemajuan toleransi. Kota Mojokerto, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Semarang mengeluarkan kebijakan yang spesifik mengenai toleransi, bahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang prosesnya lebih panjang karena melibatkan dinamika politik yang seringkali lebih rumit.

2. Sejumlah kota mendesain pemajuan toleransi dengan program-program inovatif dan kolaboratif. Misalnya, Kota Singkawang memprogramkan kampanye dan promosi toleransi di tingkat akar rumput, ke kampung-kampung, melalui sinergi dengan kelompok-kelompok pemuda. Kabupaten Mimika memperkuat harmoni masyarakat, termasuk di antara suku-suku dengan penguatan peran dan fungsi FKUB, pengembangan platform mitigasi melalui aduan publik, dan dukungan anggaran besar untuk dialog lintas iman. Kota Kediri memadukan pendidikan dan budaya toleransi melalui parade lintas agama, sekolah moderasi, dan Kampung Pancasila. Sementara Kabupaten Ciamis mendorong kebijakan inklusif seperti penggunaan bangunan sementara untuk ibadah minoritas, berbagai program lintas iman, dan pelayanan publik afirmatif bagi kelompok warga dari minoritas non muslim yang jumlahnya hanya sekitar 1 persen. Kota Bekasi memperluas pemajuan toleransi melalui Kampung Moderasi, festival budaya, dan kampanye digital perdamaian bagi kaum muda Bekasi.

3. Berbagai daerah menunjukkan pendekatan kontekstual dalam menjaga resiliensi dan memperkuat toleransi. Kota Sukabumi menekankan pentingnya literasi digital setelah menghadapi sejumlah insiden berbasis agama, sehingga pemerintah memperkuat edukasi publik untuk mencegah misinformasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik. Kabupaten Muara Enim menampilkan komitmen kuat melalui self-assessment toleransi dan menjadikan isu ini sebagai indikator kinerja utama, didukung budaya lokal Serasan Sekundang yang menjaga harmoni sosial. Kota Bogor menunjukkan transformasi signifikan dengan memetakan persoalan intoleransi secara menyeluruh, mulai dari GKI Yasmin hingga kasus Syiah dan Ahmadiyah, lalu menyelesaikannya melalui koordinasi pemerintah, FKUB, penguatan regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dari masyarakat sipil, Bandung melalui JAKATARUB membuktikan bahwa resiliensi toleransi juga lahir dari inisiatif warga, kultur dialog, dan ruang perjumpaan lintas iman yang terus diperkuat.

4. Tantangan tetap muncul dalam bentuk isu identitas, misinformasi digital, warisan konflik, serta beban sejarah kasus-kasus intoleransi yang lama menggantung. Daerah seperti Sukabumi masih menghadapi risiko eskalasi akibat provokasi digital. Sementara Kota Bogor harus membangun kembali kepercayaan publik setelah bertahun-tahun menjadi sorotan nasional dan internasional. Lalu Kota Bandung menghadapi dinamika politik identitas, sedangkan Muara Enim perlu memastikan komitmen toleransi tetap konsisten lintas periode kepemimpinan.

5. Beberapa daerah masih menghadapi berbagai tantangan stereotip terhadap kelompok minoritas, perbedaan tingkat toleransi antar generasi, serta bias sebagian tokoh agama yang terseret politisasi identitas. Dalam situasi demikian, peran anak muda juga sangat strategis dalam mendukung kebijakan toleransi melalui partisipasi langsung di kegiatan dan program magang pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penguatan toleransi tidak hanya bertumpu pada kebijakan daerah, tetapi juga membutuhkan literasi keberagamaan, keterlibatan generasi muda, dan penguatan ruang dialog yang inklusif untuk menjaga kohesi sosial di berbagai wilayah.

Pelajaran yang muncul dalam KKT menunjukkan bahwa toleransi dan inklusi tidak hadir secara instan. Tata masyarakat yang toleran dibangun secara bertahap, berkelanjutan, dan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui penguatan ruang dialog dan komitmen jangka panjang melalui tiga pilar kepemimpinan yaitu kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan kemasyarakatan.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama hasil deklarasi KKT tahun 2025, para pemimpin daerah dan peserta KKT sepakat untuk berupaya: 

Pertama, menyusun produk hukum daerah untuk mengekselerasi pemajuan toleransi.

Kedua, menggalakkan program-program yang memperkuat toleransi dalam tata kebhinekaan dan kehidupan masyarakat. 

Ketiga, meningkatkan kerja-kerja kolaboratif bersama masyarakat dalam memajukan toleransi dan menguatkan keberagaman Indonesia.