Kanibalisme Pendidikan, Mengerdilkan Otak demi MBG  

PROFIL PENULIS

Jannus TH Siahaan Penulis

Pengamat Kebijakan Publik dan Peneliti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pepatah lama mengatakan bahwa tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Dalam bahasa ekonom libertarian, Milton Friedman, “there is no. such thing as free lunch”. 

Di Indonesia hari ini, adagium ini menemukan bentuk nyatanya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program andalan pemerintah sekaligus penyelamat gizi nasional, ternyata menyimpan sisi gelap justru di dapur anggarannya. 

Di balik setiap porsi makanan yang tersaji di meja siswa, ada hak-hak guru honorer yang dipangkas, dana riset strategis yang ditekan sedemikian rupa, dan beasiswa anak miskin yang dikerdilkan secara sistematis.

 
Selama berbulan-bulan, pemerintah membangun narasi bahwa anggaran MBG berasal dari "efisiensi" dan "penghematan" pos belanja yang tidak produktif. Namun, tabir retorika tersebut akhirnya mulai tersingkap setelah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan merilis hasil kajiannya. PDIP yang menyebut MBG "mencaplok" jatah pendidikan sebesar Rp 223,5 triliun bukanlah manuver politik oposisionis, tapi kebenaran faktual fiskal yang terdokumentasi dalam lembaran negara. 

Dalam kajian yang saya dan tim lakukan kemudian, ternyata Dokumen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 membuktikan terjadinya penggeseran anggaran pendidikan tersebut.
 
Operasi administratif ini dilakukan dengan sangat rapi melalui mekanisme yang oleh para ahli hukum disebut sebagai "Ilusi Anggaran". 

Melalui Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, pemerintah secara sepihak memperluas definisi operasional pendidikan untuk mencakup pengadaan logistik makanan. Dengan satu sapuan pena di atas kertas regulasi, belanja barang berupa telur, susu, dan nasi kini sah secara teknis dihitung sebagai bagian dari mandat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan. Pada bagian inilah istilah pengelabuan fiskal tersebut terjadi.
 
Secara nominal, pemerintah memang bangga memamerkan angka Rp 769 triliun sebagai anggaran pendidikan tertinggi sepanjang sejarah. Namun, jika kita membedah isi di dalamnya, realitasnya tidaklah semeriah itu. 

Sepertiga dari angka tersebut, tepatnya Rp 223,5 triliun, tidak digunakan untuk memperbaiki atap sekolah yang roboh atau menaikkan derajat kesejahteraan guru, tapi dikelola sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk urusan dapur. 

Baca juga: Mengintip Dapur Program MBG di Magetan Jatim, Ada Chef Lulusan AS di Balik Menu Makanan

Jika komponen MBG ini dikeluarkan, porsi anggaran pendidikan "murni" secara materiil sebenarnya merosot hingga menyisakan hanya sekitar 11,9 persen dari total belanja negara. Tak pelak, ini adalah pelanggaran terhadap semangat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang dilakukan dengan balutan legalitas yang sangat dipaksakan.
 
Dampak dari pengalihan dana raksasa ini mulai memicu fenomena "kanibalisme fiskal" di dalam internal kementerian teknis. 

Demi memenuhi syahwat populisme makan gratis, program-program strategis yang memiliki dimensi jangka panjang harus dikorbankan. Salah satu korban paling mengenaskan adalah ekosistem ilmu pengetahuan Indonesia. 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilaporkan harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 2,07 triliun. Angka yang terlihat kecil di mata anggaran raksasa MBG ini ternyata berdampak fatal, yakni penghapusan hampir seluruh anggaran riset dan inovasi di 12 Organisasi Riset di bawah naungan BRIN.
 
Dengan kata lain, ini adalah tragedi intelektual. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bermimpi menguasai ekonomi masa depan jika anggaran risetnya "dimakan" oleh program konsumtif harian? 

Para peneliti kini juga dihantui kecemasan karena akses terhadap referensi terbaru dan data empirik ditutup demi efisiensi. 

Praktik ini bukan sekadar penghematan, tapi pemiskinan nalar bangsa. Pemerintah seolah lupa bahwa gizi memang mengisi perut, tetapi riset dan inovasi-lah yang mengisi masa depan dan daya saing sebuah peradaban di kancah global.
 
Tidak berhenti di riset, "pedang efisiensi" MBG juga menebas jaring pengaman pendidikan bagi masyarakat miskin. Program Indonesia Pintar (PIP), yang selama ini menjadi napas bagi anak-anak marjinal untuk tetap bersekolah, mengalami reduksi target. Data menunjukkan tren penurunan jumlah penerima PIP dari 20,8 juta siswa pada 2024 turun menjadi 20,4 juta di 2025, dan turun drastis menjadi hanya 18,59 juta siswa pada 2026. Meskipun pemerintah mengklaim adanya perluasan ke jenjang TK, namun faktanya hal itu dilakukan dengan memangkas kuota di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang jauh lebih krusial.
 
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pun tak luput dari tekanan serupa. Walaupun anggaran naik secara nominal untuk menambal kenaikan uang kuliah (UKT) mahasiswa on-going, kuota untuk mahasiswa baru justru stagnan dan tertekan oleh algoritma redistribusi digital. Setiap tahunnya, terdapat sekitar 700.000 anak muda berbakat dari keluarga prasejahtera yang harus mengubur mimpinya mengenyam pendidikan tinggi karena keterbatasan ruang fiskal APBN yang sudah tersedot untuk belanja logistik pangan. Artinya, terjadi proses "pemangkasan tangga mobilitas sosial" demi keberlanjutan program yang lebih bersifat karitatif daripada transformatif.
 
Ironi MBG semakin terlihat jelas ketika disandingkan anggaran operasional dapur dengan anggaran infrastruktur fisik sekolah. Berdasarkan rincian belanja BGN, sekitar 97,7 persen atau Rp 261,8 triliun dialokasikan untuk belanja barang, yang mayoritas adalah pengadaan bahan pangan. Sementara itu, anggaran untuk renovasi 11.686 sekolah dan madrasah yang rusak berat di seluruh penjuru negeri hanya dialokasikan sebesar Rp 22,5 triliun. Dengan kata lain, negara mengeluarkan dana 11 kali lebih besar untuk urusan perut selama satu tahun dibandingkan untuk memperbaiki bangunan fisik tempat nalar siswa anak bangsa ini ditempa.
 
Potret buram sekolah-sekolah di pelosok NTT, Papua, hingga daerah 3T lainnya yang masih memiliki gedung tidak layak huni, seolah menjadi ejekan bagi kemegahan anggaran MBG. 

Sehingga para pengkritik MBG selama ini benar saat mempertanyakan kepantasan kebijakan ini, bagaimana mungkin siswa diminta makan bergizi di bawah atap sekolah yang terancam roboh? Infrastruktur pendidikan adalah investasi modal permanen, sedangkan makanan adalah belanja konsumsi yang habis dalam sekali telan. Kebijakan ini menunjukkan hilangnya orientasi pembangunan jangka panjang dalam nalar fiskal pemerintah.

Baca juga: Keracunan MBG di Cimahi Diduga dari Onigiri, SPPG Jelaskan SOP Memasaknya

Ketimpangan ini juga merembet pada masalah kesejahteraan pendidik. Di saat pemerintah sanggup menggelontorkan insentif hingga Rp 144 juta per bulan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), gaji guru honorer di banyak daerah masih tertahan di angka yang menyedihkan, yakni Rp 200.000 hingga Rp 400.000 per bulan. Meskipun ada kenaikan insentif menjadi Rp 400.000 pada tahun 2026, angka tersebut tetaplah kurang pantas  bagi profesi yang memikul tanggung jawab mencerdaskan bangsa. Artinya, telah terjadi kesenjangan martabat yang luar biasa, negara lebih menghargai mereka yang mengurus logistik dapur ketimbang mereka yang mengurus transformasi otak manusia.
 
Rincian efisiensi operasional di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp 4,5 triliun semakin mempertegas "penghukuman" terhadap sektor pendidikan. Sebanyak 15 pos belanja, mulai dari diklat guru, bimbingan teknis, hingga pengadaan alat tulis kantor dipangkas habis-habisan. Alat tulis kantor dipotong hingga 90 persen, dan biaya peningkatan kompetensi guru terpangkas miliaran rupiah. Pemerintah berdalih ini adalah langkah "pengetatan ikat pinggang", namun faktanya ini adalah pencekikan terhadap kualitas pengajaran demi memastikan proyek logistik raksasa berjalan tanpa hambatan.
 
Pertarungan yang kini berlangsung di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan ujian bagi integritas konstitusi Indonesia. Gugatan yang dilayangkan oleh para pendidik dan mahasiswa ini adalah upaya terakhir untuk menjaga agar definisi "pendidikan" tidak terus-menerus dipreteli demi kepentingan politik jangka pendek. Memasukkan anggaran makan ke dalam porsi 20 persen pendidikan adalah preseden berbahaya yang dapat menghancurkan fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
 
Jika praktik ini dibiarkan, maka di masa depan pemerintah manapun bisa dengan mudah menyisipkan program populis lainnya, seperti pengadaan seragam gratis atau bahkan subsidi energi untuk siswa, ke dalam anggaran pendidikan. Akibatnya, anggaran pendidikan murni akan terus menyusut hingga hanya menjadi label tanpa substansi. 

Karena itu, perlu dipertegas bahwa MBG adalah program ketahanan pangan atau perlindungan sosial, bukan program pendidikan. Penempatan anggaran MBG harus dikeluarkan dari mandat 20 persen pendidikan agar tidak terjadi "kanibalisme" terhadap program inti seperti PIP( Program Indonesia Pintar ) , riset, dan perbaikan infrastruktur.
 
Penurunan drastis pada pos pembiayaan pendidikan, yang biasanya digunakan untuk dana abadi dan investasi jangka panjang, dari Rp 80 triliun menjadi hanya Rp 34 triliun pada tahun 2026 bahkan bisa menjadi lonceng kematian bagi visi Indonesia Emas 2045. 

Baca juga: Seskab Bantah Dana Pendidikan Tersedot MBG: 16 Ribu Sekolah Rusak Direnovasi