May Day: Menagih Janji Kesejahteraan dalam Dekapan Welfare State

Pertama, Reformulasi Upah. Negara harus menghentikan paradigma "upah murah sebagai daya tarik investasi".

Solusi konkritnya adalah transisi menuju Upah Layak (Living Wage). Formula upah tidak boleh hanya bergantung pada inflasi umum (yang sering kali bias), tetapi harus dikunci (pegged) pada komoditas strategis seperti harga pangan pokok, energi, dan hunian. 

Jika harga kebutuhan dasar naik 20%, maka upah harus terkoreksi secara otomatis di tahun yang sama. Selanjutnya, perlu mengembalikan pengelompokan upah berdasarkan risiko dan nilai tambah industri.

Buruh di sektor dengan risiko tinggi (pertambangan, konstruksi berat) atau profitabilitas tinggi (perbankan, teknologi) tidak boleh disamakan dengan sektor retail rendah

Kedua, Negara harus mengambil alih beban hidup buruh melalui subsidi pendidikan tinggi bagi anak buruh dan sistem kesehatan yang tanpa kasta.

Kesejahteraan hakiki tercapai saat upah buruh tidak lagi habis "numpang lewat" untuk biaya dasar. Negara dalam fungsi Welfare State harus mengambil alih beban tersebut secara radikal. 

Caranya antara lain melalui pembangunan rusunawa atau perumahan rakyat yang terintegrasi langsung dengan kawasan industri.

Dengan memangkas biaya transportasi hingga 0?n biaya sewa yang disubsidi, daya beli buruh akan meningkat secara otomatis tanpa harus membebani cash flow perusahaan secara ekstrem. 

Selain itu, memberikan beasiswa afirmasi penuh bagi anak-anak buruh untuk menempuh pendidikan di jurusan-jurusan strategis (STEM, Ekonomi, Hukum). Ini adalah cara konkrit memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ketiga, secara regulatif, posisi tawar buruh dalam perundingan bipartit harus diperkuat agar suara mereka tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi.

Negara harus menjamin bahwa serikat buruh bukan sekadar ornamen, melainkan mitra strategis yang memiliki akses terhadap transparansi laporan keuangan perusahaan saat perundingan upah dilakukan.

Hari Buruh adalah pengingat bahwa mesin-mesin pabrik bisa berhenti, gedung pencakar langit bisa kosong, namun martabat manusia tidak boleh dibungkam.

Kesejahteraan hakiki bukan tentang seberapa banyak lembaran uang yang dicetak, melainkan tentang seberapa besar martabat yang bisa dibeli dengan upah tersebut.

 Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Hatta, ekonomi Indonesia haruslah ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagai berikut: "Janganlah kita mengira bahwa kita sudah merdeka, selama masih ada saudara-saudara kita yang merasa diperas oleh sesama manusia."

Solusi ini bukan sekadar angan-angan utopis, melainkan prasyarat mutlak jika Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap) dan benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat di atas kaki sendiri (Berdikari).

Selamat Hari Buruh! Hidup Buruh yang Melawan Penindasan!