Laporan The Economist dan Ekonomi Kerakyatan Indonesia

PROFIL PENULIS

Dr. Surya Vandiantara

Pakar Ekonomi; Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu

LAPORAN MEDIA internasional The Economist yang menyoroti kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia sedang menjadi perbincangan. 

The Economist adalah majalah berita dan opini mingguan yang diterbitkan di London dan umumnya dianggap sebagai salah satu jurnal terkemuka di dunia dalam bidangnya. 

Majalah ini menyediakan liputan luas tentang berita umum dan khususnya tentang perkembangan dan prospek internasional dan politik yang memengaruhi ekonomi dunia. 

Majalah The Economist didirikan pada tahun 1843 oleh seorang warga Skotlandia.James Wilson dengan bantuan dariLiga Anti-Hukum Jagung sebagai suara menentang Hukum Jagung Inggris , peraturan yang mengatur impor dan ekspor biji-bijian. 

Artikel berjudul "Indonesia’s President is Jeopardising the Economy and Democracy" yang terbit pada 14 Mei 2026 itu dinilai menjadi alarm terhadap memburuknya kepercayaan publik dan pasar terhadap tata kelola pemerintahan.

Salah satu kritik pedas The Economist terhadap Indonesia terkait dengan rasio utang dan defisit anggaran berjalan. 

Kritik tersebut berkaitan dengan perbedaan ideologi yang tajam antara cara pandang media tersebut dengan kebijakan pemerintah. 

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo saat ini berorientasi pada kemandirian dan pemerataan. 

Oleh karena itu, banyak program pemerintah yang sifatnya kerakyatan.  

Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari, tanpa bergantung kepada negara manapun.

Sementara, The Economist menilai pemerintah terlalu intervensi pada ekonomi karena program-program kerakyatan tersebut. 

Bagi mereka efisiensi ekonomi akan tercapai bila semua cabang hidup masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar. 

Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah.

The Economist sangat gencar memberikan kritik terhadap berbagai program yang tidak sejalan dengan paradigma ekonomi tersebut. 

Aliran pasar bebas itu bertentangan dengan paham ekonomi yang dianut pendiri Republik Indonesia.