National Consensus vs Elite Consensus: Menyorot Pembelaan Fahri Hamzah atas Prabowonomics

Apa yang disebut Fahri sebagai National consensus sebenarnya tidak memiliki definisi tunggal yang pasti, tapi memang sering digunakan sebagai istilah politik-retoris. Bahkan dalam berbai literatur politik, konsensus tidak pernah dibangun melalui penyatuan elite di sekitar kekuasaan.

Ketika Prabowo membangun pemerintahannya, oposisi nyaris tidak ada. DPR berfungsi lebih sebagai stempel ketimbang pengawas. Fahri buru-buru mengambarkan itu sebagai kebutuhan akan kemudi yang stabil. Padahal motivasi koalisi partai-partai pemerintah sejak awal jelas didasarkan pada distribusi jabatan. Itu artinya yang dibangun adalah elite consensus.

Fahri membangun rantai logika bahwa perdebatan parlementer yang tak berujung dapat memperlambat keputusan, mengganggu konsistensi kebijakan, menghambat pembangunan, dan pada akhirnya membuat Indonesia gagal keluar dari middle-income trap.

Itu benar jika yang ia kritik adalah kebuntuan politik yang membuat reformasi struktural lumpuh. Tapi Fahri gagal mengidentifikasi gejala dan akar masalah. Perdebatan parlementer menjadi “kusir” karena partai politik tidak cukup programatik, pemilu berbiaya tinggi, rekrutmen politik lemah, dan koalisi dibangun sebagai distribusi kekuasaan, bukan sebagai kesepakatan reformasi.

Karena itu, solusi berupa konsolidasi elite, koalisi besar, dan bahkan wacana mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah jawaban terhadap akar masalah yang dihadapi, itu hanya jalan pintas untuk mempercepat eksekusi kebijakan dengan mengurangi friksi politik (executive acceleration)

Premisnya Benar, Kesimpulannya Bermasalah

Fahri benar bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam dogma neoliberal. Tapi dari sana ia melompat bahwa karena neoliberalisme gagal, maka konsolidasi politik Prabowo adalah jawaban yang tepat.

Masalah pertamanya terletak pada penyempitan imajinasi politik. Fahri hanya mengandaikan satu antitesis terhadap neoliberalisme: negara kuat yang bergerak cepat melalui konsolidasi elite.

Masalah keduanya adalah populisme. Eksekutif kuat tidak otomatis berarti negara kuat. Duterte di Filipina menunjukkan bagaimana janji ketertiban dan perang melawan narkoba dapat memperluas kuasa eksekutif sambil melemahkan akuntabilitas hukum. Chávez di Venezuela memperlihatkan sisi lain: anti-neoliberalisme dapat berubah menjadi populisme eksekutif yang mengonsentrasikan kekuasaan dan menggerus institusi demokratis.

Bahkan sekalipun benar ada kecemasan lama kekuatan global mapan terhadap negara berkembang yang ingin menguasai sumber dayanya sendiri sebagaimana dimaksud Fahri. Tapi juga ada kecemasan lain yang juga perlu dibaca: kecemasan elite domestik ketika kendali mereka atas narasi pembangunan nasional mulai dipersoalkan.

Pada akhirnya, tulisan Fahri tidak bermasalah karena membela negara kuat. Masalahnya, itu ditulis seperti epos: stabilitas dipuja, sejarah dipangkas, konsensus elite dipinjamkan nama bangsa, dan kritik demokratis dituduh gangguan terhadap takdir pembangunan. Hasilnya bukan sekadar pembelaan atas Prabowonomics, melainkan Aeneid politik bagi kekuasaan baru.