TAG
Pemerintah
Berita
Foto (13)
-
Baru 600 Korban Pelanggaran HAM Berat Dipulihkan, Komnas HAM Dorong Pemerintah Tingkatkan
Kemenham mengungkap saat ini negara baru menuntaskan pemulihan terhadap 600 korban pelanggaram HAM berat masa lalu dari total 7.000 korban.
-
Seskab Teddy Bantah Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya membantah bahwa pemerintah lambat dalam menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
-
Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup bagi Korban Banjir Sumatra Selama Tiga Bulan, Ini Besarannya
Pemerintah siapkan jaminan hidup, bantuan pengisian perabotan rumah serta program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak bencana Sumatra.
-
Indeks HAM 2025 Turun, Setara Institute: Ini Alarm bagi Pemerintah
Halili Hasan, menyatakan skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) 2025 mengalami penurunan sebesar 0,1 dari tahun 2024.
-
Kurangi Ketergantungan dari Luar Daerah, Pemerintah Diminta Kembangkan Olahan Pangan Lokal
Pemda diminta serius kembangkan olahan pangan lokal untuk kurangi ketergantungan beras dan perkuat ketahanan pangan daerah.
-
Ketua DPD RI: Skala Bencana Melampaui Kapasitas Daerah, Pemerintah Pusat Harus Hadir Sepenuhnya
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah, untuk fokus pada kecepatan penanganan korban bencana di Sumatera
-
Muzani Ungkap Alasan Pemerintah Belum Naikkan Status Bencana di Sumatera
Ahmad Muzani menjelaskan alasan pemerintah pusat, belum menaikkan status tanggap darurat bencana di Sumatera menjadi bencana nasional.
-
Kemenag Pastikan Lembaga Zakat Bantu Pemerintah Menekan Tingkat Kemiskinan
Waryono Abdul Ghafur, menegaskan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam membantu program pengentasan kemiskinan.
-
Legislator Gerindra Harap Pemerintah Tak Pangkas TKD untuk Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sugiat Santoso, mengingatkan pemerintah untuk tidak memangkas dana transfer ke daerah.
-
Banjir Bandang di Sumatera, Pemerintah Diminta Perkuat Mitigasi dan Kebijakan Bencana Nasional
Yanuar Arif Wibowo, menegaskan perlunya langkah serius pemerintah dalam memperbaiki kebijakan mitigasi bencana .
-
Akademisi Nilai Pencabutan IUP Bermasalah Ciptakan Kepastian Hukum
Sejumlah akademisi angkat bicara soal penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan pemerintah. Ini kata mereka.
-
Banjir 3 Provinsi Sumatera, Pemerintah Buka Peluang Status Bencana Nasional
Ratusan tewas, ribuan terjebak banjir longsor di 3 provinsi Sumatera. DPR desak status bencana nasional, pemerintah masih menunda kepastian
-
Ketua Umum PKPI Sebut Organisasinya ‘Anak Kandung’ Kemenkum saat Inaugurasi Angkatan Pertama 2025
Ketua Umum PKPI Albert Riyadi Suwono, menegaskan kedekatan historis dan emosional organisasinya dengan pemerintah.
-
Tekan Impor, Asosiasi Pertekstilan Indonesia Minta Transparansi Pemerintah
API mendesak pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan perbaikan tata kelola agar akuntabel.
-
Pemerintah Minta Perguruan Tinggi Perkuat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Pemerintah memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi untuk memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas.
-
Pemerintah Ingatkan Anak dan Remaja Menjadi Kelompok Rentan Terhadap Konten Digital Berbahaya
Penetrasi internet Indonesia pada 2025 mencapai 229 juta pengguna, membuat anak dan remaja semakin rentan terhadap konten digital berbahaya
-
Pemerintah Rumuskan Lima Rekomendasi Pencegahan Konflik Agama, Ini Rinciannya
Pemerintah merumuskan lima rekomendasi strategis sebagai tindak lanjut Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.
-
Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Didorong Tetap Tertib dan Beretika Tanpa Aksi Anarkisme
Dema PTAI tegaskan mahasiswa agen perubahan: aspirasi damai lebih kuat, rusuh hanya merusak gerakan dan menimbulkan stigma negatif.
-
Aturan dalam RUU KUHAP: Pelaku Kejahatan dengan Disabilitas Mental Tak Dijatuhi Pidana
RUU KUHAP kini mengatur pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental atau intelektual berat tidak dapat dijatuhi pidana
-
Anggota DPR Sebut Pemutihan BPJS Kesehatan Akan Perluas Akses Layanan Masyarakat Rentan
Ranny menilai, pelaksanaan program pemutihan BPJS Kesehatan sebagai langkah nyata untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved