Pemerintah Minta Perguruan Tinggi Perkuat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Ringkasan Berita:

• Kementerian Sosial RI (Kemensos) memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi untuk memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas.
• Fatma Saifullah Yusuf, Penasihat Dharma Wanita Kemensos, menekankan perguruan tinggi dapat memberi perhatian khusus bagi mahasiswa disabilitas.
• Kemensos melihat ruang kolaborasi semakin besar dalam penguatan kapasitas masyarakat rentan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi untuk memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas.

Penasihat Dharma Wanita Kementerian Sosial RI, Fatma Saifullah Yusuf, mengatakan perguruan tinggi dapat memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. 

"Kita tahu di kampus ini, penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian luar biasa," kata Fatma Saifullah Yusuf, Jumat (21/11/2025).

Hal tersebut disampaikan Fatma pada wisuda LSPR Institute khususnya prosesi Wisuda London School Beyond Academy di Jakarta.

Menurut Fatma, banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara Kemensos dan LSPR. 

Di sisi lain, LSPR memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk melatih masyarakat rentan. 

"Saya lihat banyak teman-teman disabilitas yang ternyata memiliki potensi bidang tata boga. Ada juga yang bisa membuat pernak-pernik atau kerajinan," katanya. 

Menurut Fatma, Kemensos melihat ruang kolaborasi yang semakin besar dengan perguruan tinggi, khususnya dalam penguatan kapasitas masyarakat rentan. 

Ia mencontohkan banyak lulusan disabilitas yang memiliki bakat di bidang tata boga, kerajinan, hingga produksi pernak-pernik.

Sementara itu, Founder & CEO LSPR Institute, Prita Kemal Gani, menilai persoalan ini bukan hanya sekadar berhenti di kebijakan, tetapi juga kemampuan menyampaikan pesan dengan empati dan inklusi.

"Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan komunikator dan pelaku bisnis yang memahami isu sosial secara komprehensif serta mendukung program perlindungan sosial," katanya. 

Peningkatan kompetensi komunikasi publik dianggap penting di tengah berbagai tantangan sosial, mulai dari anak yang memerlukan perlindungan negara, anak putus sekolah, penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, hingga persoalan perilaku antisosial di masyarakat.