Soal Ormas Minta THR, Chandra Asri Minta Kepastian Hukum untuk Kelangsungan Industri
Surat edaran berkop Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang, yang diunggah ke media sosial X menjadi perhatian warganet.
Penulis:
Lita Febriani
Editor:
Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah surat edaran berkop Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang diunggah ke media sosial X menjadi perhatian warganet.
Pasalnya, surat tersebut berisi permohonan dana Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditujukan kepada perusahaan dan pengusaha di wilayah tersebut.
Surat yang dibuat pada 5 Maret 2025 itu ditandatangani Ketua LPM Desa Bitung Jaya A. Jayadi dan Sekretaris Agus Rika.
"Untuk itu kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha yang berada di lingkungan kami untuk sudikiranya memberikan dana THR, besar kecilnya pemberian akan kami terima dengan senang hati," tulisan dalam surat tersebut dikutip Tribunnews.com, Jumat (14/3/2025).
Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group Edi Rivai, menyampaikan pengusaha tengah berkoordinasi untuk menangani masalah organisasi masyarakat (ormas) maupun LSM, namun tetap berharap pada peran aparat penegak hukum.
"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu," tutur Edi dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Edi menambahkan, perusahaan tanpa diminta pun akan selalu berupaya membangun potensi masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan operasional industri.
"Dari pihak industri, terlebih kami akan membangun. Tentunya akan memberi manfaat ke lokal, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan bekerja pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai kompetensi dan sebagainya," imbuhnya.
Baca juga: Polri Tabuh Genderang Perang Melawan Preman Berkedok Ormas yang Hambat Investasi
Dengan mudahnya membuat ormas ataupun LSM hanya dengan minimal anggota sekitar 10 orang, koordinasi berbagai pihak dengan kepolisian sangat diperlukan.
Baca juga: Ormas Anarkis Bikin Industri Mebel Sulit Maksimalkan Potensi untuk Saingi Vietnam
"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian untuk menertibkan ini, sehingga kami bisa bekerja dengan fokus dan tidak terhalang dengan hal ini dan investor juga mau masuk," ungkap Edi.
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib Soroti Capaian Produktivitas Manufaktur Indonesia |
![]() |
---|
Ikatan Alumni NHI Fokus Perkuat Industri Pariwisata |
![]() |
---|
Industri Minuman Beralkohol Sumbang Cukai Rp 8,86 Triliun |
![]() |
---|
Nilai Ekspor Teh dan Kopi Indonesia Tembus Puluhan Juta Dolar AS |
![]() |
---|
Pemerintah Siapkan Insentif untuk Kawasan Industri, Utamakan Sektor Kesehatan dan Tambang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.