Desain Rumah Subsidi di Perkotaan Banjir Respons Negatif, Kementerian PKP: Yang Positif Juga Banyak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati buka suara mengenai respons negatif warganet atau netizen terhadap desain rumah subsidi di perkotaan.

Menurut Sri, warganet yang berkomentar positif juga tidak kalah banyak. Ia menyatakan Kementerian PKP menyikapi berbagai respons ini secara baik.

"Ada yang positif juga banyak. Artinya perdebatan di ruang media, di media sosial dan lain-lain, itu kami di Kementerian PKP menyikapi dengan sangat positif gitu loh," katanya ketika ditemui di kantor Nobu Bank, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

Baca juga: Luas Minimal Rumah Subsidi Dikurangi Jadi 18 Meter, Menteri Ara Klaim Tetap Layak Huni

Ia menyebut peraturan mengenai pengurangan minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi juga belum ditetapkan.

Selama peraturan masih digodok, Sri mengungkap pihaknya masih mengidentifikasi berbagai masukan yang mereka terima dari kalangan masyarakat.

"Kemarin ada masukannya yang bagus nih, 'Bu ini buat salat gimana?' Oke berarti ada yang harus kami sesuaikan. Jadi sangat terbuka gitu, uji publiknya gitu ya. Ini sangat kami perhatikan lah masukan-masukannya sampai nanti di akhir kemudian ada titik kesepakatan," ujar Sri.

Rencana pengurangan batasan minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi ini tertuang dalam draf aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang, berupa Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Perumahan Kredit/Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Apabila dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023, batas minimal luas tanah dan luas bangunan rumah subsidi terlihat berkurang.

Baca juga: Kekeuh Ingin Kurangkan Luas Rumah Subsidi Jadi 18 Meter, Menteri Ara: Kenapa Takut Berubah?

Minimal luas tanah dari 60 meter persegi direncanakan berkurang menjadi 25 meter persegi. Sementara itu, minimal luas bangunan 21 meter persegi berkurang menjadi 18 meter persegi.

Lippo Group, salah satu perusahaan ternama di bidang properti, telah merancang sendiri desain rumah dengan minimal luas yang telah disesuaikan itu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga sudah meninjau desain tersebut.

Ada 2 tipe rumah yang telah dibangun mock up-nya oleh Lippo Group yang dipamerkan di lobi kantor Nobu Bank, Karet Semanggi, Jakarta Selatan.

Tipe 1 Kamar Tidur dengan Luas Tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan Luas Bangunan 14 meter persegi.

Tipe 2 Kamar tidur dengan Luas Tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) Luas Bangunan 23,4 meter persegi.

Baca juga: Luas Lahan Rumah Subsidi Makin Mengecil, Begini Penjelasan Menteri PKP

Komentar Warganet

Desain ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Pantauan Tribunnews di salah satu unggahan Instagram Kementerian PKP, @kementerianpkp, warganet atau netizen tampak tidak menyukai konsep mock up dari rumah subsidi tersebut.

Per Jumat (13/6/2025) pukul 7.20 WIB, unggahan tersebut mendapatkan 538 komentar dan dibagikan sebanyak 2.458 kali.

Dalam unggahan tersebut, ada akun @ayyp*** menyamakan desain rumah subsidi ini seperti kandang hamster. "Pejabat dapet rumah dinas pada bagus", giliran buat rakyat kayak kandang hamster. minimal mikir, emosi gue liatnya," tulis komentar akun tersebut.

Ada juga akun @adineg*** yang menilai desain rumah subsidi ini tidak manusiawi. "Tidak bermanfaat, desain tidak manusiawi. Bikin hanya untuk cuan cuan dan cuan. Unit kaya gini berjumlah 3 juta unit? Siapa yang mau beli?" tulis komentar akun tersebut.

Beberapa akun ada juga yang menyarankan agar para pejabat tinggal dulu di rumah tersebut.

"Utk rumah dinas pejabat aja deh lebih cocok karna jabatan akn plg lama 5thn jdi gk perlu rumah tapak besar2 karna kdg kan pejabat2 jga jauh dari anak dan istri pas lah itu hidup sendiri dan fokus bekerja," tulis akun @ventri***.

"bapak mau pak tinggal di situ dgn keluarga sendiri? gpp pak pertanyaan ke diri sendiri dulu aja sih," tulis akun @uca***.

"Silahkan bapak/ibu yg menyetujui kebijakan ini untuk menempati rumah ini dulu selama 1 bulan. jika dirasa nyaman baru diperjualbelikan untuk masyarakat," tulis akun @dm_***.