Indonesia Harus Bersiap Hadapi 3 Krisis Sekaligus, Kata Ekonom Bisa Lebih Parah dari Gejolak 2008 

Menurutnya, Timur Tengah bisa berubah menjadi ladang api tak terkendali dan diketahui saat kawasan itu terbakar, dunia ikut panas. 

Pasar modal global akan terguncang, investor akan mengalihkan dana ke aset aman seperti emas dan dolar AS, yang pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan baru di pasar global.

"Tak hanya itu, gangguan terhadap pasokan logistik dari Terusan Suez hingga jalur pelayaran Asia-Timur Tengah-Afrika akan memperparah krisis rantai pasok global," paparnya.

"Situasi ini akan mengulang krisis keuangan 2007/2008 , tetapi dalam skala yang jauh lebih parah. Harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok akan meroket, memperparah krisis kelaparan di Afrika dan menambah tekanan sosial di negara-negara miskin," sambungnya.

Indonesia Bisa Terperangkap 3 Krisis 

Bagi Indonesia, konsekuensi serangan ini tidak bisa dianggap enteng. RI akan terkena imbas dalam tiga level yakni fiskal, moneter, dan sosial.

Pertama, lonjakan harga energi akan membuat APBN tertekan. Subsidi BBM, listrik, dan LPG akan meningkat tajam. 

"Jika tidak diimbangi dengan penerimaan baru, defisit akan melebar," katanya.

Kedua, inflasi akibat kenaikan harga impor energi dan pangan akan menggerus nilai tukar rupiah. 

"Bank Indonesia kemungkinan akan dipaksa menaikkan suku bunga, memperlambat pertumbuhan dan memperberat dunia usaha," ucap Achmad.

Ketiga, tekanan sosial dari kenaikan harga kebutuhan pokok akan memicu keresahan publik. 

Ia menyebut, masyarakat kelas menengah ke bawah akan kembali menjadi korban dari konflik yang sama sekali bukan urusan mereka.

Sehingga, Achmad meminta Indonesia tidak boleh pasif. Pemerintah harus segera merumuskan respons diplomatik dan kebijakan ekonomi yang antisipatif. 

"Ketergantungan pada minyak impor harus dikurangi, dan sumber energi alternatif harus digenjot. Tapi yang terpenting, Indonesia harus bersuara di forum internasional untuk menghentikan eskalasi konflik ini," tutur Achmad.

Hal yang sama pun diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.