Anggaran Penataan Kawasan Kumuh Tahun Ini Lebih dari Rp 83 Miliar, Paling Banyak untuk Maluku Tengah
Penataan dilakukan berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhan, yakni berat, sedang, dan ringan, dengan intervensi disesuaikan.
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Istimewa
PENATAAN KAWASAN KUMUH - Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur ketika berbicara dalam rapat internal Kementerian PKP, Senin (29/7/2025). Tahun ini, Kementerian PKP memiliki pagu anggaran lebih dari Rp 83 miliar untuk kegiatan penataan kawasan kumuh pada tahun ini.
"Saya lihat dalam penataan kawasan kumuh kadang ada tekanan dari kepala daerah maupun DPR. Tapi saya tegaskan, selama kalian menegakkan aturan dan adil, pasti saya lindungi," katanya.
Sementara itu, pada 2026, peningkatan kualitas sanitasi dan penataan kawasan akan difokuskan ke daerah-daerah yang belum tersentuh pada 2025.
Beberapa daerah yang menjadi target awal antara lain Papua (dua titik), Aceh (satu titik), Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan satu wilayah di Pulau Jawa.
Baca Juga
| BSPS Jadi Prioritas, Kementerian PKP Kantongi Anggaran Rp10,89 Triliun di Tahun 2026 |
|
|---|
| Kemnaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50 Ribu Rumah Subsidi untuk Pekerja |
|
|---|
| Kementerian PKP dan Kemenkop Sepakat Kerja Sama Bangun Perumahan Berbasis Koperasi |
|
|---|
| Alasan Maruarar Sirait Sempat Usul Rumah Subsidi 18 Meter, Kini Berujung Batal |
|
|---|
![[FULL] Ancaman Pidana Roy Cs Kasus Ijazah Jokowi, Pakar Peringatkan Tak Ditahan Belum Tentu Ringan](https://img.youtube.com/vi/ejyr-iWQfr4/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.