Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Investor Asing Mulai Hati-hati Imbas Demo, 4 Hari Jual Saham di Pasar Modal Mencapai Rp5,28 triliun
Investor mulai berhati-hati karena narasi tentang ketahanan Indonesia di tengah ketidakpastian global kini melemah.
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Investor asing di pasar modal dalam waktu empat hari, sejak Senin (1/9/2025) hingga Kamis (4/9/2025), melakukan aksi jual saham senilai Rp5,28 triliun.
Tercatat pada perdagangan Kamis (4/9/2025), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,23 persen ke posisi 7.867,34.
Sepanjang perdagangan hari itu, investor asing terpantau mencatatkan net sell (jual bersih) senilai Rp 304,83 miliar di seluruh pasar.
Sehingga dalam sepekan terakhir atau 4 hari, net sell asing telah menembus Rp 5,28 triliun.
Baca juga: OJK Imbau Investor Bijak Berinvestasi, Tak Berdasarkan Rumor
Berdasarkan data RTI, investor asing paling banyak menjual saham Bank BCA (BBCA) dengan net sell senilai Rp 4,1 triliun dalam lima hari terakhir.
Net sell asing juga terjadi di saham Bank Mandiri (BMRI) sebesar Rp 1,2 triliun.
Masih di periode yang sama, investor asing juga menjual saham ADRO, KLBF dan BREN dengan net sell masing-masing sebesar Rp 269,7 miliar, Rp 205,4 miliar dan Rp 171,9 miliar.
Pada saat tensi sosial politik memanas di 29 Agustus 2025, IHSG tersungkur 1,53%.
Tekanan berlanjut pada awal September atau tepatnya 1 September 2025, di mana IHSG turun 1,21%.
Head of Research NH Korindo Sekuritas Ezaridho Ibnutama mengatakan, investor mulai berhati-hati karena narasi tentang ketahanan Indonesia di tengah ketidakpastian global kini melemah.
Selain itu, data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 5,12% YoY di kuartal II-2025 turut mengejutkan banyak ekonom dan menimbulkan keraguan atas transparansi dan keandalan data pemerintah.
“Jika PDB Indonesia di Kuartal III-2025 mencapai 4,8% sampai dengan 5%, ini bisa membuat kepercayaan investor terhadap BPS bisa semakin menurun,” ujarnya dikutip dari Kontan, Jumat (5/9/2025).
Kerugian Imbas Demo
Prasasti Center for Policy Studies melakukan pencatatan atas peristiwa terkait kebijakan publik di Indonesia, termasuk rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu.
“Kami merekam peristiwa penting dengan tujuan agar dapat menjadi pijakan kebijakan publik di masa depan. Baik untuk menyelesaikan masalah, maupun untuk menghindarkan kita pada permasalahan yang sama,” ujar Nila Marita, Executive Director Prasasti.
Prasasti Center for Policy Studies adalah sebuah lembaga pemikir (think tank) independen berfokus pada penelitian dan analisis di bidang ekonomi, geopolitik, dan kebijakan publik untuk mendukung pertumbuhan nasional Indonesia dengan pendekatan berbasis data.
Terkait peristiwa demonstrasi pada 28-31 Agustus lalu, selain melakukan pencatatan peristiwa, Prasasti Center for Policy Studies juga menghitung total kerugian material yang ditimbulkan sepanjang aksi tersebut.

"Kami memperkirakan kerugian atas peristiwa ini mencapai Rp1,2 triliun. Angka kerugian ini hanya menghitung kerusakan infrastruktur, seperti halte, kantor DPR dan DPRD, kantor kepolisian, serta sarana transportasi publik. Dampak immaterial seperti penurunan produktivitas masyarakat tentu lebih sulit untuk diukur,” jelas Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti.
Ia menyebut, kerusakan kendaraan baik milik masyarakat maupun pemerintah tidak masuk dalam perhitungan karena hingga hari ini tidak ada angka resmi mengenai jumlah kendaraan yang rusak.
Situasi menantang di akhir Agustus lalu juga berdampak pada kondisi pasar keuangan ikut mengalami tekanan dalam periode tersebut.
Arus modal asing (net flow) di pasar saham yang sebelumnya menunjukkan surplus sebesar Rp731 miliar, dalam waktu singkat berbalik menjadi arus keluar sebesar Rp1,1 triliun.
Perubahan yang sangat cepat ini merefleksikan sensitivitas kepercayaan investor terhadap situasi domestik.
“Capital outflow sebesar Rp1,1 triliun itu menunjukkan adanya reaksi dari para pelaku pasar terhadap dinamika sosial-politik yang berlangsung,” jelas Gundy.
Pergerakan IHSG pun turut menggambarkan fluktuasi tersebut.
IHSG yang semula menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 7.858 pada 25 Agustus hingga mencapai 7.952 pada 28 Agustus, kemudian anjlok ke level 7.830 pada 29 Agustus.
“Meski pasar memiliki kemampuan untuk pulih dalam jangka menengah, kejadian ini menegaskan bahwa stabilitas sosial tetap menjadi faktor penting yang diperhatikan investor,” ujar Gundy.
Prasasti menekankan, demonstrasi adalah bagian dari praktik demokrasi di Indonesia dan merupakan saluran sah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.
Namun, ketika aksi berlangsung dengan ketegangan yang tinggi, konsekuensi ekonominya dapat sangat besar.
"Pengalaman ini menjadi alarm bagi kita akan pentingnya ruang dialog formal yang inklusif, agar aspirasi publik tidak hanya tersampaikan, tetapi juga benar-benar terakomodasi dalam kebijakan,” ujar Nila.
Lebih lanjut, Prasasti mencatat adanya langkah pemerintah dan DPR yang mulai membuka ruang diskusi langsung dengan masyarakat, termasuk pertemuan dengan perwakilan mahasiswa pada 3 September dan disiarkan langsung.
"Kami mengapresiasi upaya tersebut sebagai langkah awal. Terutama dengan adanya penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus serta janji evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh yang akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Nila.
“Yang juga patut diingat, kita membutuhkan solusi berkelanjutan terkait penyampaian aspirasi. Ke depan, mekanisme dialog semestinya lebih terstruktur agar respon terhadap aspirasi publik dapat dilakukan lebih awal dan cepat,” tambahnya.
Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI
Serikat Ojol Minta Bantuan Publik Kawal Proses Hukum Kematian Affan dan Dandi |
---|
Dosen Udayana Ingatkan TNI-Polri Harus dalam Garis Komando yang Solid dan Jelas |
---|
Aksi Kamisan: Represi Terhadap Pembela HAM Makin Masif dan Sistematis |
---|
Fakta Terbakarnya 4 Demonstran imbas Bakar Ban di DPRD SBT: Aparat sempat Cegah, 2 Korban Luka Parah |
---|
Amnesty Indonesia Desak Pembentukan Tim Independen Usut Tudingan Makar dalam Gelombang Demonstrasi |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.