Kemendagri Colek Pemda yang Inflasinya Masih Tinggi, Inisiatifnya Tak Maksimal
Kemendagri menyentil sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum maksimal dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyentil sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum maksimal dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menilai masih banyak daerah yang terlihat tidak serius menangani persoalan inflasi, bahkan terkesan hanya berharap pada anugerah Tuhan.
"Terlihat masih ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan Maha Esa saja. Usaha tidak maksimal," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, Tomsi mengungkapkan masih ada sejumlah provinsi yang mencatat inflasi tinggi.
Lima provinsi yang tingkat inflasinya disebut masih tinggi ada Sumatera Utara sebesar 5,32 persen, Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, Sumatera Barat 4,22 persen, Sulawesi Tengah 3,88 persen.
"Inflasi 5,32 [persen] dalam suatu provinsi itu sudah terasa perubahan harga [pangan] oleh masyarkat. Kami mohon perhatian para gubernur," kata Tomsi.
Berikutnya, Tomsi mengungkap ada juga kabupaten yang angka inflasinya masih tinggi.
Lima teratas adalah Deli Serdang sebesar 6,81 persen, Labuhan Batu 6,38 persen, Pasaman Barat 6,38 persen, Tembilahan 6,34 persen, dan Kerinci 5,90 persen.
Selain kabupaten, ada juga beberapa kota yang masih tingkat inflasinya masih tinggi.
Lima teratas adalah Kota Pematang Siantar inflasinya sebesar 5,84 persen, Gunungsitoli 5,50 persen, Padangsidimpuan 5,37 persen, Dumai 4,94 persen, dan Baubau 4,84 persen.
Baca juga: Daftar 10 Provinsi dengan Kondisi Inflasi Tertinggi per September 2025, Gubernur Disorot
"Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, dengan angka [inflasi sebesar] 6 [persen] ini, tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat," ujar Tomsi.
Maka dari itu, Tomsi meminta para pemerintah daerah terkait bekerja lebih keras.
Tomsi kemudian mencontohkan Papua Pegunungan yang berhasil menekan inflasi di angka 3,55 persen, padahal daerah tersebut memiliki tantangan besar dalam hal distribusi logistik.
Baca juga: Beras Alami Deflasi 0,13 Persen pada September 2025, Akhiri Tren 4 Tahun Inflasi
Sementara itu, daerah-daerah yang memiliki inflasi tinggi disebut Tomsi justru memiliki distribusi yang tidak sulit. "Karena itu, kami mohon cek kembali, perhatikan, berusaha sekeras-kerasnya," kata Tomsi.
Ia pun mengingatkan kepada kepala daerah jika kepala dinas terkait masih tidak bergerak menangani kenaikan inflasi, lebih baik mereka dievaluasi.
Belajar dari Jepang, Mendagri Tekankan Pentingnya Pengelolaan Optimal BUMD untuk Pendapatan Daerah |
![]() |
---|
Sinergi Kemendagri dan OJK Siap Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif |
![]() |
---|
Mendagri Ajak Pemda Perkuat Kerja Sama dengan BPS dan Bulog untuk Kendalikan Inflasi |
![]() |
---|
Mendagri Tito Karnavian: Hilirisasi Pertanian Jadi Kunci Keluar dari Middle Income Trap |
![]() |
---|
Copot Kepala Sekolah Tidak Sesuai Mekanisme, Wali Kota Prabumulih Diberi Sanksi Tertulis |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.