Kata Menko Perekonomian Airlangga Terkait Perpanjangan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - Industri otomotif nasional kembali dihimpit situasi yang menahan laju pertumbuhan penjualan. Sejak 2024 hingga pertengahan 2025 penjualan mobil kembali sulit mencapai 1 juta unit.

Banyak pihak kembali menyuarakan harapan agar pemerintah menghidupkan kembali program insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) yang sempat berlaku pada 2021.

Insentif tersebut terbukti mendongkrak penjualan mobil baru di tengah pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan sektor otomotif.

Baca juga: MG Motor Terpikat Insentif PPnBM 3 Persen, Peluang Produksi Mobil Hybrid Lokal Terbuka

Kala itu, skema PPnBM DTP membuat harga kendaraan lebih terjangkau di pasar, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga.

Program ini sempat dilanjutkan pada 2022 dengan kriteria lebih ketat. Namun, sejak 2023 hingga pertengahan 2025, tanpa dukungan insentif PPnBM kinerja industri otomotif kembali melambat seiring melemahnya daya beli.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan soal PPnBM DTP belum masuk agenda pemerintah.

"Belum dibahas," ucap Airlangga usai acara Pelepasan 3 Juta Ekspor bagi Indonesia di Pabrik Toyota, Karawang Plant 1, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).

Sementara itu, menyoal program subsidi lain, seperti untuk pembelian sepeda motor listrik baru, pemerintah juga memberikan perhatian khusus.

Airlangga menyebutkan, perpanjangan insentif kendaraan listrik roda dua masih dalam tahap pembahasan teknis, terutama terkait penganggaran.

"Ya itu teknikal daripada penganggaran. Tahun depan belum dibahas," ungkap Menko Perekonomian.