Hasil Kerja Sedikit dan Cuma Bikin Ribut, Menkeu Purbaya Rencana Bubarkan Satgas BLBI
Menkeu Purbaya berencana akan membubarkan Satgas BLBI karena dianggap tidak bekerja maksimal dan hanya membuat ribut saja.
Adapun perpanjangan ini dalam rangka untuk pengoptimalan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti.
"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," ujar Hadi pada 5 Juli 2024 lalu.
Meski telah diperpanjang dua kali, kerja Satgas BLBI bisa dikatakan tidak memuaskan.
Bagaimana tidak, sejak tahun 2021-2024, total aset obligor atau debitur BLBI baru sebesar 38,2 triliun atau 34 persen. Padahal target yang sudah ditetapkan yakni Rp110,45 triliun.
Adapun rinciannya yakni dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp 1,5 triliun.
Kemudian dalam bentuk sita barang, baik barang jaminan ataupun harta kekayaan lainnya seluas 19.366.503 meter per segi atau setara Rp 17,7 triliun.
Sedangkan dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 meter persegi atau setara Rp 9,1 triliun.
Kemudian dalam bentuk PSP dan Hibah kepada K/L dan pemerintah daerah (pemda) seluas 3.826.909 meter persegi atau setara Rp 5,9 triliun.
Terakhir, dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai senilai Rp 3,7 triliun dengan luas mencapai 670.837 meter persegi.
Target Tahun Ini Cuma Sita Aset Senilai Rp2 T
Meski masih jauh dari target, Satgas BLBI seakan tidak mau memenuhinya. Pasalnya, pada tahun 2025, satgas tersebut hanya menargetkan untuk menyita aset sebesar Rp2 triliun.
Ketua Satgas BLBI yang juga merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, menyebut target itu sebagai desain realistis.
"Ya makin ke sini kan kita menyisir yang kecil, yang selama ini ada kan kita terus lakukan penagihan ya. Nah kita tahu bahwa akhirnya untuk yang besar-besar yang kita lakukan adalah penyitaan, kalau soal casenya itu memang enggak mudah," ujarnya pada 9 September 2024
Demi penagihan dana BLBI bisa berkelanjutan, Rionald menyebut bakal ada pengganti Satgas BLBI yakni Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI.
Pembentukan ini lantaran masa tugas Satgas BLBI bakal berakhir pada tahun 2024.
"Makanya kemudian kita mengusulkan di bentuk sesuatu seperti komite tetap lah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," ungkap Rionald.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail/Dennis Destryawan)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.