SPKS: Kenaikan Bauran Biodiesel B50 Bisa Turunkan Harga Sawit Petani

“Perusahaan biodiesel yang menerima subsidi dari negara seharusnya diwajibkan bermitra langsung dengan petani. Dengan begitu, mereka bisa menikmati harga lebih baik dan memiliki kepastian pasar,” tegas Sabarudin.

Dana Sawit Belum Berpihak pada Petani

Menurut SPKS, sekitar 90 persen dana Pungutan Ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selama ini dialokasikan untuk subsidi biodiesel, dengan nilai mencapai Rp30–60 triliun per tahun.

Ironisnya, dana tersebut berasal dari pungutan ekspor yang secara tidak langsung menekan harga sawit petani.

SPKS menilai sudah saatnya dana sawit dialokasikan untuk peningkatan produktivitas, kemitraan, dan kesejahteraan petani sawit.

Baca juga: BPDPKS dan Pemprov Kalbar Dorong UKM Garap Komoditi Turunan Kelapa Sawit

“Kalau dana sawit benar-benar berpihak kepada petani, maka program biodiesel bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan energi. Bukan malah menjadi beban bagi petani yang menjadi tulang punggung industri sawit nasional,” ujarnya.
emerintah Indonesia berencana menerapkan program mandatori Biodiesel B50 pada tahun 2026.

Biodiesel B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel (berbasis minyak sawit) dengan 50 persen bahan bakar diesel fosil.

Program Biodiesel B50 ditargetkan mulai diterapkan pada paruh kedua tahun 2026 setelah melalui uji teknis dan fase transisi B45 pada 2025.

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil dan mendorong kemandirian energi nasional.