Ini Strategi Menkeu Purbaya Bayar Utang Pemerintah Senilai Rp 9.138 Triliun

Ringkasan Berita:

• Kunci utama agar utang tetap terkendali adalah memastikan anggara  negara dibelanjakan secara tepat sasaran tanpa kebocoran.
• Jika anggaran tersalurkan dengan efektif, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
• Purbaya fokus mendorong pertumbuhan di sektor rill agar perekonomian bergerak lebih cepat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah untuk membayar utang yang tembus Rp 9.138 triliun per Juni 2025.

Menurut Purbaya, kunci utama agar utang tetap terkendali adalah memastikan anggara  negara dibelanjakan secara tepat sasaran tanpa kebocoran.

"Strategi pertama adalah anggarannya dibelanjakan, tepat sasaran, tepat waktu enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian," kata Purbaya di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Senin (27/10/2025).

Bendahara negara itu menjelaskan bahwa jika anggaran tersalurkan dengan efektif, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sehingga dampaknya penerimaan pajak turut naik dan defisit anggaran bisa ditekan.

Baca juga: Cadangan Devisa RI di Agustus 2025 Merosot Imbas Bayar Utang Pemerintah dan Stabilkan Rupiah

"Ke depan saya enggak tahu nih, kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan, bea cukai dan juga pajak, cortex dan lain-lain harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio," papar Purbaya.

Purbaya menegaskan, dia fokus mendorong pertumbuhan di sektor rill agar perekonomian bergerak lebih cepat. 

"Makanya saya ke sana ke sini bukan enggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan-triwulan sebelumnya, kita targetkan di atas 5 persen," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 tembus Rp 9.138 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang negara sebesar Rp 9.138 triliun ini setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi utang kita pada posisi Juni total outstandingnya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBNnya Rp 7.980 triliun," kata Suminto dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Suminto bilang, rasio utang terhadap PDB itu tergolong aman karena masih di bawah batas 60 persen PDB dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan," tegas dia.

Berdasarkan rinciannya, nominal utang per akhir Juni terdiri dari pinjaman Rp 1.157,18 triliun, pinjaman dari luar negeri Rp 1.108.17 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp 49,01 triliun.

Sementara utang yang diperoleh dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun.

Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun. Sedangkan yang berdominasi valas sebesar Rp 1.496,75 triliun.