Pengamat Dukung Kereta Cepat Whoosh Lanjut Dibangun sampai Surabaya

Ringkasan Berita:

• Pengamat transportasi menilai proyek kereta cepat Whoosh perlu dilanjutkan sampai Surabaya
• Pembangunan perlu diiringi dengan perbaikan tata kelola dan penegakan hukum, termasuk dugaan korupsi
• KPK saat ini telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh

TRIBUNNEWS.COM - Analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai proyek kereta cepat Whoosh perlu dilanjutkan sampai Surabaya seperti perencanaan awal.

Dari sisi transportasi, Tigor menilai hadirnya kereta cepat yang saat ini menghubungkan Jakarta-Bandung memberi manfaat bagi masyarakat.

Tigor mencotohkan masyrakat Jakarta yang berkegiatan ke Bandung kini tidak perlu menginap, bisa pulang-pergi dalam sehari.

"Dulu kalau ada acara di Bandung perlu menginap gitu ya paling enggak semalam. Sekarang enggak, pengguna yang berkegiatan di Kota Bandung dari Jakarta atau dari Bandung ke Jakarta itu jadi lebih irit," ujar Tigor dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

"Kalau memang dibangun sampai Surabaya itu bagus sekali," ungkapnya.

Menurut Tigor, Indonesia sudah perlu sistem transportasi publik massal modern.

"Jakarta atau Indonesia sudah sangat ketinggalan dibandingkan sistem transportasi yang di ada di negara-negara lain. Enggak usah jauh-jauh, dengan Kuala Lumpur kita tuh kalah dari sistem transportasi cepat atau massalnya," ungkap Tigor.

Investasi atau Beban Negara?

Peraih gelar Doktor jurusan Hukum di Universitas Pelita Harapan itu mengungkapkan kereta cepat adalah teknologi.

Apabila didiamkan dan tidak dikembangkan malah bisa menjadi beban negara.

"Kalau ini didiamkan stuck ya jadi beban. Tapi kalau dia dilanjutkan terus diperbaiki tata kelola segala macam dia akan jadi investasi," ungkapnya.

Maka dari itu, lanjut Tigor, perlu pengawasan dari berbagai pihak termasuk penegakan hukum.

"Jangan salah-salahin orang gitu ya. Jalankan gitu loh supaya enggak jadi beban nih. Ini kalau diributin itu jadi beban. Kalau informasi kurang pakai mekanisme yang ada gitu. Kita punya Komisi Keterbukaan Informasi, pakai itu ajukan ke sana," ungkapnya.

Tigor menilai untuk menuju negara maju, perlu dilanjutkan pembangunan sistem transportasi massal yang modern.

"Kan kita mau bangun negara ini gitu ya. Nah, makanya kalau ini kita berhenti di ribut-ribut menyalahkan ini jadi beban, tapi ini harus jadi investasi. Public transport massal itu investasi kalau memang dikelola dan dibangun dengan baik, didukung oleh seluruh masyarakat," ungkapnya.

Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki dugaan mark up proyek Whoosh.

Budi mengatakan penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh saat ini sedang dalam proses.

Ia menyebut KPK juga fokus mencari bukti dan keterangan terkait unsur-unsur peristiwa pidana proyek era mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Namun, Budi belum bisa merinci apa saja temuan KPK, sebab proses penyelidikan yang sudah dilakukan sejak awal 2025, masih berlangsung.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan."

"Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci," jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

"Kami pastikan, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini," tuturnya.

Budi memastikan KPK tak menemui kendala khusus meski penyelidikan sudah berjalan hampir satu tahun.

Ia meminta publik percaya pada proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPk, Asep Guntur Rahayu, juga mengatakan kasus dugaan mark up Whoosh masuk tahap penyelidikan.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," ujarnya, Senin.

Mahfud MD Siap Dipanggil

Dugaan mark up proyek Whoosh sebelumnya sempat disinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada pertengahan Oktober 2025.

Ia curiga ada indikasi mark up anggaran dalam proyek tersebut dan mengatakan hal itu harus diselidiki lebih jauh.

"Dugaan mark up-nya harus diperiksa, ini uang lari ke mana?" tanya Mahfud.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta US dolar."

"Tapi, di China sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" sambungnya.

Buntut pernyataannya itu, Mahfud sempat diminta KPK untuk melapor.

Namun, Mahfud mengatakan tidak akan membuat laporan ke KPK sebab tak punya kewajiban.

Meski demikian, Mahfud memastikan bersedia datang jika dipanggil untuk kebutuhan pemeriksaan.

"Saya nggak berhak laporan, nggak ada kewajiban untuk melapor. Saya siap dipanggil, kalau dipanggil saya akan datang."

Baca juga: Purbaya Tegaskan Enggan Ikut Campur Utang Kereta Cepat Whoosh: Biar Aja Mereka Selesaikan

"Kalau disuruh lapor ngapain, buang-buang waktu juga," katanya, kepada awak media, di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025), dilansir TribunJogja.com.

"Sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mustinya KPK panggil orang yang ngomong sebelum saya, banyak banget punya data," lanjutnya.

Mahfud menilai dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh menimbulkan persoalan yang rumit lantaran dibangun melalui utang kepada China.

Sehingga, beban utang yang besar itu harus perlu negosiasi dengan pemerintah China.

"Harus negosiasi, ya, mau apa? Gak bisa bayar, ya, jalannya silakan saja (negosiasi)," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Rizkianingtyas Tiarasari, TribunJogja.com/Miftahul Huda)