Agus Pambagio Ingatkan Pemerintah Adanya Risiko Geopolitik di Balik Isu Whoosh

Ringkasan Berita:

• Proyek Kereta Whoosh menelan biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp 119,79 triliun.
• Pemerintah RI perlu antisipasi risiko geopolitik yang bisa timbul dari proyek Whoosh, khususnya terkait utang.
• Langkah restrukturisasi utang perlu segera diambil agar beban pembayaran bisa lebih ringan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Menurut laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, proyek Kereta Whoosh menelan biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp 119,79 triliun.

Sejak itu Whoosh terus menjadi sorotan, apalagi setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak berencana memberikan dana APBN untuk membayar utang senilai Rp 54 triliun, ditambah kabar kerugian Whoosh yang mencapai Rp 2 triliun per tahun.

Baca juga: Prabowo Sebut RI Siap Bayar Rp 1,2 Triliun Utang Proyek Whoosh per Tahun

Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap potensi risiko geopolitik yang bisa timbul dari proyek Kereta Cepat Whoosh, khususnya terkait utang yang berasal dari pinjaman China.

Geopolitik adalah studi tentang bagaimana pengaruh geografis, seperti lokasi, sumber daya alam, dan bentang alam, memengaruhi kebijakan politik suatu negara dan hubungan internasionalnya. 

Ia menilai, bila Indonesia tidak mampu melunasi kewajiban tersebut, dampaknya bisa meluas hingga ke ranah kedaulatan nasional.

Agus mencontohkan kasus Sri Lanka, yang akhirnya kehilangan kendali atas pelabuhan Hambantota setelah gagal membayar utang pembangunan pelabuhan kepada China.

"Sri Lanka minta bantuan utang (ke China) bikin pelabuhan, terus tidak bisa bayar. Diambillah sama Cina jadi pangkalan militer di situ," tutur Agus kepada Tribunnews.com dalam program Saksi Kata, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, skenario serupa bukan tidak mungkin terjadi jika Indonesia tidak berhati-hati. Ia menilai, dalam konteks geopolitik, China bisa saja meminta kompensasi dalam bentuk lain jika terjadi gagal bayar.

"Saya bertanya pada para ahli geopolitik sudah sejak (Whoosh) muncul, sebetulnya kalau itu nanti kita tidak bisa bayar, China memang mau ngambil Whoosh itu buat apa? Kan dia pasti minta sesuatu yang lain," kata Agus.

Ia menambahkan, dari kasus Whoosh saat ini, potensi ekspansi kepentingan Cina di wilayah strategis seperti Natuna perlu diwaspadai.

"Dari sisi geopolitik, China akan masuk sebanyak mungkin di Natuna. Bisa loh dia minta lahan di sana untuk dia bikin pangkalan angkatan perangnya. Kan bisa. Nah itu gimana? Saya mau dijawab. Malah di debat, dibilang oh itu nggak mungkin. Ya terserah, saya kan cuma bertanya," ujarnya.

Meski bukan ahli geopolitik, Agus menilai kekhawatiran itu realistis dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia menyarankan agar Menteri Keuangan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dalam pengelolaan utang proyek Whoosh.