Prabowo Sanggupi Tanggung Jawab Utang Whoosh, Yunarto Wijaya: Optimis, Tapi Kan Itu Uang Rakyat

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto terang-terangan menyanggupi bertanggung jawab soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh. 
• Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, statement Prabowo terkesan optimis, tetapi tetap perlu diingat, tanggung jawab proyek Whoosh memakai uang rakyat. 
• Dari statement Prabowo tanggung jawab soal Whoosh, kata Yunarto, perlu penjelasan para menteri terkait dan pertanggungjawaban mengenai uang yang dipakai.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif lembaga konsultan politik Charta Politik Indonesia, Yunarto Wijaya, menanggapi sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang terang-terangan menyanggupi untuk bertanggung jawab mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Menurutnya, sikap Prabowo belum tentu berarti menjaga hubungan baik dengan Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang notabene meresmikan sekaligus membangga-banggakan proyek tersebut.

"Saya enggak bisa baca isi hati Pak Prabowo jika dikaitkan dengan Pak Jokowi," kata Yunarto, dikutip dari tayangan Kompas Petang yang diunggah pada Selasa (4/11/2025) kemarin.

Namun, Yunarto mendesak Prabowo untuk segera meminta menteri terkait memberikan penjelasan mengenai statement tanggung jawab tersebut.

Meski pernyataan Prabowo terkesan optimis, menurut Yunarto, tetap saja uang yang dipakai untuk melunasi utang Whoosh adalah uang rakyat.

"Tapi yang jelas Pak Prabowo harus secepatnya meminta menteri terkait teknis untuk menjelaskan supaya tidak ada salah kaprah," jelas pria yang akrab disapa Toto itu.

"Kenapa? Betul Pak Prabowo kita lihat optimis, mengatakan 'tanggung jawab saya tidak usah ribut-ribut.' Tapi kan Pak Prabowo mengakui sendiri pada akhirnya, lewat uang siapa? Uang rakyat, uang pajak kita."

Kemudian, Yunarto menyoroti sikap presiden yang akhirnya ikut angkat bicara soal utang Whoosh.

Sebab, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian polemik utang Whoosh tidak melalui skema Business-to-Business (B2B) sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China dengan komposisi saham masing-masing 60 persen dan 40 persen. 

Yunarto pun mewanti-wanti, ketika terindikasi bahwa proyek Whoosh diambil alih oleh negara, bukan lagi lewat skema B2B, maka ada pertanggungjawaban terkait uang rakyat yang dipakai.

"Nah, pertanyaannya adalah ketika presiden harus turun gunung, apakah ini artinya penyelesaiannya memang tidak lagi lewat skema B2B dan kemudian diambil alih negara?"

Baca juga: VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Agus Pambagio Bongkar Semua! Proyek Whoosh, Utang China, dan Korupsi

"Kalau itu yang terjadi, artinya ini kontradiktif dengan penjelasan beberapa pihak yang merasa permasalahan ini dianggap urusan bisnis biasa saja."

"Dan ketika itu terjadi, ini kan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat."

Pernyataan Prabowo Dinilai Kontradiktif

Selanjutnya, Yunarto tetap menghargai Prabowo yang menurutnya berusaha menunjukkan optimisme melalui pernyataan tanggung jawab soal beban utang Whoosh.