Jual Baju Bekas Impor Dilarang, Pemerintah Siapkan Produk Lokal untuk Pedagang Thrifting

Ringkasan Berita:

• Saat ini ada 948 ribu pedagang thrifting di Indonesia.
• Larangan baju bekas impor akan berdampak pada para pengusaha mikro.
• Kementerian UMKM dapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti kebijakan larangan impor baju bekas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan melarang peredaran baju bekas hasil impor ilegal atau yang lebih dikenal dengan istilah thrifting.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan produk lokal sebagai barang pengganti agar para pedagang thrifting tetap bisa berjualan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, pelarangan baju bekas impor akan berdampak pada para pengusaha mikro yang selama ini menggantungkan pendapatannya dari penjualan pakaian bekas.

"Pada saat pengusaha-pengusaha mikro selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Baju Impor Ilegal Marak di Pasaran, Mendag Zulkifli Hasan dan Asosiasi Bentuk Satgas

Maka dari itu, kata Maman, pihaknya mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyiapkan produk substitusi dari hasil produksi dalam negeri.

"Nah, ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha kecil sekaligus mendorong penggunaan produk buatan anak bangsa.

"Itu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Artinya, kita tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti," ujarnya.

Sebelumnya, merujuk data yang dimiliki Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB), Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengungkap ada 948 ribu pedagang thrifting di Indonesia

"Mereka pada dasarnya adalah pengusaha UMKM yang perlu kita bina dan berdayakan," kata Temmy dikutip dari siaran pers pada Selasa (4/11/2025).

Pelarangan penjualan baju thrifting imbas larangan impor baju bekas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang, termasuk mereka yang berjualan di Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Temmy pun mendorong rebranding Pasar Senen menjadi pusat produk lokal.

Ia juga mengimbau para pedagang thrifting bertransformasi memperdagangkan produk dalam negeri berkualitas.

"Mereka tidak anti-lokal dan justru siap bekerja sama dengan brand lokal berkualitas,” ujar Temmy.

Tindak Pelaku Impor Baju Bekas

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk memberantas peredaran baju bekas hasil impor ilegal yang marak beredar di pasar dalam negeri.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak akan mentolerir pelaku yang menolak pembatasan barang impor utamanya baju bekas. Dia pun berjanji akan menangkap pedagang baju bekas impor yang terbukti melanggar hukum.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan, kalau yang pelaku thrift yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan Berarti kan dia pelakunya, clear malah," ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Senin (27/10/2025).

"Malah untung saya, coba yang ini dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan," sambungnya.

Purbaya menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku impor pakaian bekas ilegal. 

Sanksi tersebut mencakup denda, hukuman penjara, hingga pemblokiran izin impor seumur hidup bagi pihak yang terlibat.

"Jadi nanti barangnya dimusnahkan orangnya didenda, dipenjara juga dan akan di blacklist Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," kata Menkeu Purbaya.

Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas secara ilegal dan dikemas padat dalam karung besar atau sering disebut balpres, selama ini jelas melanggar hukum dan tidak memiliki izin resmi.

"Kalau ilegal emang dilarang kan nggak tau siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang Kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu," jelas dia. 

Menkeu Purbaya mengatakan, pemberian sanksi dilakukan untuk melindungi industri tekstil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri, yang selama ini dirugikan oleh maraknya penjualan pakaian bekas impor atau barang thrifting ilegal.

"Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produksi di dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti di dapet. Kan mereka yang penting untung kan," tutur Purbaya.