Mentan Amran Jamin Peternakan Ayam Rp 20 Triliun yang akan Dibangun Tak akan Matikan Peternak Kecil

Ringkasan Berita:

• Peternakan yang akan dikelola BUMN tersebut akan fokus pada sektor hulu.
• Pembangunan peternakan ini ditargetkan sudah bisa dimulai pada Januari 2026.
• Peternakan ayam akan menjadi salah satu pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin proyek peternakan ayam senilai Rp 20 triliun yang sedang digarap pemerintah tidak akan mematikan peternakan kecil.

Sebagaimana diketahui, proyek peternakan ayam ini akan dibiayai oleh Danantara Indonesia.

Amran menjelaskan, peternakan yang akan dikelola BUMN tersebut akan fokus pada sektor hulu.

Fasilitas itu nantinya memproduksi pakan dari pabrik sendiri, ayam Grand Parent Stock (GPS), parent stock, final stock, Day Old Chick (DOC), hingga vaksin.

Baca juga: Mentan Amran Minta Danantara Bantu Pembangunan Peternakan Ayam Senilai Rp20 Triliun untuk MBG

Peternak kecil disebut dapat membeli kebutuhan tersebut dengan harga yang wajar. Selain itu, peternakan ini juga akan berperan sebagai offtaker, mirip seperti fungsi Perum Bulog dalam menyerap beras.

Amran berharap dengan kehadiran peternakan ini, peternak kecil tidak akan mengalami kerugian seperti sekarang.

"Selama ini [harga] naik turun. Kasihan peternakan kecil. Kadang harga jatuh Rp 18 ribu kan. Jadi ini (peternakan ayam Rp 20 triliun) yang mengontrol harga, menguntungkan peternakan kecil, juga tidak membebani konsumen," ujar Amran.

Ia menambahkan, peternakan ayam ini juga akan menjadi salah satu pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun untuk pembangunan peternakan ini ditargetkan sudah bisa dimulai pada Januari 2026.

Ditemui di tempat sama, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkap rencana pembangunan peternakan ayam nasional masih dalam tahap kajian bersama pemerintah.

Danantara dan pemerintah akan lebih dulu menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menjalani proyek ini.

"Ini juga akan dikaji nanti tentu akan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penunggasan bagaimana kemudian kita membangun ini," ujar Dony.