Transisi Energi Nasional Belum Optimal, ETP Forum Beri Rekomendasi

Ringkasan Berita:

• Transisi energi terbarukan nasional belum optimal.
• Pada paruh pertama tahun 2025, bauran energi terbarukan nasional mencapai 16,6 persen.
• Pemerintah telah mengalokasikan Rp402,4 triliun dari APBN 2026 untuk ketahanan energi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Langkah Indonesia dalam mempercepat transisi menuju energi bersih masih belum optimal.

Pemerintah telah menegaskan komitmen terhadap transisi energi dan penanganan iklim dalam forum-forum internasional seperti KTT G20 Brasil 2024 dan COP30 Brasil 2025.

Terkait hal tersebut, Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), yang terdiri atas Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyampaikan rekomendasi kebijakan serta prioritas strategis untuk memperkuat arah transisi energi nasional.

Baca juga: Permintaan Melonjak, LNG Indonesia Masih Kompetitif di Fase Transisi Energi Dunia

ETP Forum menyampaikan bahwa pada paruh pertama tahun 2025, bauran energi terbarukan nasional mencapai 16,6 persen, disertai tambahan kapasitas pembangkit listrik bersih sebesar 876,5 MW, atau meningkat 15,46 persen dari tahun sebelumnya.

"Namun, capaian tersebut masih belum memadai untuk memenuhi target Persetujuan Paris. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, dengan porsi Rp37,5 triliun untuk pengembangan energi terbarukan," ujar Senior Consultant di The Purnomo Yusgiantoro Center, Farida Zed di Jakarta, Senin (10/112025).

Sementara itu, Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) menyampaikan bahwa Indonesia perlu memperbarui target dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) agar sejalan dengan visi Presiden Prabowo menuju 100 persen energi terbarukan pada 2040 atau lebih cepat.

Fabby menekankan pentingnya investasi riset dan pengembangan teknologi bersih, seperti baterai untuk transportasi publik, hidrogen hijau, dan amonia, untuk mempercepat adopsi energi bersih dan mempertahankan daya saing industri nasional.

Zacky Ambadar, Lead Electric Mobility and Indonesia Energy International Institute for Sustainable Development (IISD) menambahkan, transisi energi harus berlandaskan pada tata kelola lingkungan, sosial, dan pemerintahan (ESG) yang kuat, agar hilirisasi mineral kritis tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Diakui Zacky pentingnya mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta Just Transition Framework untuk memastikan perlindungan pekerja dan kelompok rentan dalam proses transisi energi nasional.

Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan Rp402,4 triliun dari APBN 2026 untuk ketahanan energi, dengan Rp37,5 triliun dialokasikan bagi pengembangan energi terbarukan. Sayangnya, proporsi ini masih kalah besar dibandingkan porsi untuk subsidi energi berbasis komoditas.

Menurut Kuki Soejachmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), komitmen ambisius yang telah disampaikan di berbagai forum internasional belum sepenuhnya tercermin dalam arah kebijakan nasional sepanjang tahun pertama pemerintahan saat ini.

ETP Forum merangkum arah perbaikan dalam empat klaster kebijakan utama, antara lain reformasi subsidi dan Akses Energi di Daerah 3T; tata kelola dan regulasi; komitmen jangka panjang dan investasi teknologi serta standar lingkungan dan keadilan sosial.

ETP Forum merangkum arah perbaikan dalam empat klaster kebijakan utama:

1. Reformasi Subsidi dan Akses Energi di Daerah 3T