Benahi Hilirisasi Nikel: Produksi Naik 10 Kali Lipat Tapi Manfaat Ekonominya Turun

"Jadi kita tidak perlu berkolaborasi dengan orang untuk membuat strategi sama seperti OPEC. Kalau OPEC bisa menaikkan harga minyak dunia sampai 10 kali lipat, maka kalau kita menaikkan harga nikel 2 kali lipat, itu kecil. Berikutnya kalau harga nikel kita sudah mencapai 2 kali lipat maka kita lanjutkan sampai 4 - 5 kali lipat,” terang Arum.

Karena itu, di era pemerintahan Presiden Prabowo, seharusnya harga nikel dunia bisa 2 kali lipat dan ini akan menjadi prestasi bila bisa dicapai.

“Bayangkan kalau harga nikel naik 2 kali lipat maka pendapatan pemerintah dari nikel ini bisa mencapai Rp360 triliun per tahun dan terus meningkat. Bahkan kalau kita bisa menaikkan sampai 4 kali lipat maka pendapatan pemerintah itu bisa tembus Rp700-800 triliun dari nikel ini saja."

"Itu lebih besar dari gabungan PPh perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi nikel ini sama seperti minyak bagi Arab Saudi buat Indonesia, sayang kalau tidak digarap secara serius,” kata Arum.

“Jadi tujuannya bukan memproduksi nikel sebanyak-banyaknya, bukan mengekspor nikel sebanyak-banyaknya. Tapi dapat duit sebanyak-banyaknya dari nikel. Karena itu, saya berharap pemerintah membuat kebijakan tegas, tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada relaksasi, maka pasar akan merespon dengan cepat,” jelasnya.

Pilar Transformasi Ekonomi

Anissa Putri Widiani, Perencana Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, dari hasil kajian dari Transisi Bersih, hilirisasi nikel memang sejalan dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2025-2045. 

Salah satu pilar adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam.  Dalam lima tahun ke depan, ada empat komoditas yang menjadi fokus pemerintah untuk hilirisasi, yakni nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

“Nikel menjadi salah satu komoditas pertambangan yang memang menjadi fokus utama dalam hilirisasi pemerintah untuk mendukung peningkatan dan transformasi ekonomi,” jelas Annisa.

Annisa berpendapat, hasil kajian terkait nikel yang dilakukan Transisi Bersih menjadi bahan masukan yang manfaat bagi Bappenas.

“Karena tujuan dari penyusunan policy paper ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah. Tidak semata-mata meningkatkan produksi tapi meningkatkan nilai tambah yang akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya transformasi ekonomi untuk peningkatan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Annisa.

Sejak Juni 2025, Bappenas meluncurkan peta jalan dekarbonisasi industri nikel. Salah satu strategi yang juga diusulkan dalam peta jalan adalah pengelolaan pelaksanaan mekanisme kontrol harga pasar. 

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS mengatakan, dalam konteks hilirisasi nikel, perlu ditambahkan dengan konservasi sumber daya alam ditambahkan dengan daur ulang, seharusnya menjadi masa depan nikel.

“Jadi rencana-rencana untuk perpanjang progres ekspor, uangnya bisa masuk ke instalasi daur ulang. Kita nggak punya fasilitas peleburan urban mining yang dikelola secara serius. Jadi uang menguap begitu saja di transfer ke negara lain, sementara yang tersisa/profit yang ada di dalam negeri pun tidak dimasukkan dalam fasilitas daur ulang.

"Dalam waktu 11-12 tahun lagi, cadangan nikel kita nggak akan cukup dengan produksi yang ada sekarang. Tahun 2024-2025, smelter yang ada di Sulawesi dan Maluku mulai melakukan importasi biji nikel dari Filipina,” jelasnya.