Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Jangan Banyak Protes MBG: Ini Program Pembangunan Pak Presiden

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya meminta publik tidak memprotes program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena menjadi pilar pemerataan dan stabilitas sosial politik.
• Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan berisiko memicu instabilitas.
• Pemerintah juga mempercepat belanja negara dan mengalihkan Rp200 triliun ke perbankan guna mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta untuk tidak sering memprotes progam Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Sebab menurut dia MBG merupakan pilar program pembangunan untuk pemerataan dan stabilitas politik.

Bendahara negara itu menegaskan, tanpa pemerataan dan stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi tinggi sulit tercapai.

Baca juga: MBG Telah Jangkau 60 Juta Penerima, Gapembi Sumsel Siap Perkuat Standar Gizi dan Keamanan Pangan

"Orang-orang sering protes MBG dan program-program yang lain. Itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial politik. Kalau itu nggak ada, yang high economic growth-nya nggak bisa tercipta. Jadi jangan protes kebanyakan MBG, ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat," ujar Purbaya di Graha CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026). 

Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup jika tidak disertai pemerataan. Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan juga tidak akan efektif.

Bahkan dia juga sempat menyinggung situasi pada Agustus tahun lalu ketika terjadi aksi protes di berbagai daerah. Menurut dia, kondisi ekonomi dan stabilitas sosial saling berkaitan erat. 

"Anda ingat kan Agustus kemarin tahun lalu suasana agak menegangkan, banyak orang turun ke jalan protes di seluruh Indonesia tanpa komando, itu menandakan memang pertumbuhan ekonomi walaupun kita punya program MBG dan lain-lain Ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, nggak bisa juga," tegas dia.

"Dan ini juga sama ketika pertumbuhan ekonomi tertinggi Kalau nggak ada pemerataan, sama juga akan menimbulkan Instabilitas sosial yang akan cepat bergerak ke politik," imbuhnya.

Adapun sejak September tahun lalu, Purbaya bilang bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah untuk menghidupkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat belanja negara.

"Fiskal kita gebrak-gebrak tuh Kementerian, lembaga yang lain yang sebagian marah ke saya juga pemda-pemda supaya belanja cepat-cepat tuh Mereka jalan. Walaupun mereka marah, tapi mereka jalankan tugas mereka dengan baik. Jadi semua transisi fiskal, pemerintah maupun pemerintah pusat masuk ke sistem perekonomian," sambungnya.

Selain itu pemerintah juga mengalihkan dana sekitar Rp200 triliun ke perbankan guna memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit.

"Ada banyak yang skeptis apa manfaatnya? Yaitu menambah agensi sistem perekonomian. Sehingga kredit bisa tumbuh lebih cepat. Itu juga membalik arah ekonomi dengan signifikan dan menambah kontribusi mesin pertumbuhan dari private sector," ucap Purbaya.

"Jadi fiskal kita dorong, moneter kita dorong, private kita dorong juga. Itu yang membalikkan arah ekonomi kita di akhir triwulan tahun lalu," tegas dia.