Harga Plastik Melonjak, Anggota DPR Dorong Kemendag Lakukan Intervensi Pasar

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Firnando Ganinduto, mendesak Kementerian Perdagangan segera mengintervensi lonjakan harga plastik dan bahan kemasan yang semakin tidak terkendali. 
• Kenaikan harga akibat gangguan rantai pasok global dan industri petrokimia dinilai menekan pelaku usaha, khususnya UMKM makanan dan minuman.
• Firnando menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, melainkan bentuk cost-push inflation yang membebani UMKM. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan intervensi lonjakan harga plastik dan bahan kemasan yang kian tidak terkendali. 

Kenaikan harga yang dipicu oleh gangguan rantai pasok global dan industri petrokimia tersebut dinilai telah memberikan tekanan serius terhadap pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman.

Firnando mengatakan, pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini berlarut-larut tanpa adanya respons kebijakan yang konkret. 

"Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM. Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal," kata Firnando dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (6/4/2026).

Ia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, harga plastik telah melonjak hingga lebih dari dua kali lipat. Kondisi ini membuat para pelaku UMKM berada di posisi dilematis. 

Di satu sisi biaya produksi membengkak, namun di sisi lain mereka tidak dapat dengan mudah menaikkan harga jual karena berisiko kehilangan konsumen yang sensitif terhadap harga.

Firnando menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk nyata dari cost-push inflation, di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan. 

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, UMKM menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan daya tawar dan akses terhadap alternatif bahan baku.

Lebih lanjut, Firnando menilai pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui beberapa langkah, seperti pengawasan distribusi bahan baku, serta penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan global.

Ia juga menekankan dalam waktu dekat bahwa langkah percepatan pengadaan bahan baku impor harus segera dilakukan dengan menjalin kerja sama langsung dengan negara-negara penyedia utama bahan baku plastik, sehingga pasokan dapat segera masuk ke dalam negeri dan tekanan harga bisa diredam dalam waktu singkat.

Selain itu, ia juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha jika terdapat terdapat kasus tersendatnya bahan baku plastik yakni nafta .

“Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga," imbuhnya. 

Adapun kenaikan harga plastik baik untuk kategori kiloan, kresek hingga plastik olahan seperti thinwall hingga mika untuk wadah makanan mulai dikeluhkan oleh sebagian besar pedagang.

Sejumlah pedagang yang ditemui di Pasar Baung, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mengeluhkan kenaikan harga plastik saat ini.

Sahrul (30) mengaku, kenaikan harga plastik pasca Idul Fitri sudah mencapai hampir 70 persen dari harga sebelum Lebaran.