DPR RI

Berita Parlemen

Peringati Hari HAM, Puan Maharani Singgung Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan salah satu elemen penting dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak ekonomi, sosial dan budaya

Peringati Hari HAM, Puan Maharani Singgung Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
DPR-RI
Ketua DPR RI Puan Maharani. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan salah satu elemen penting dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang bermuara pada terwujudnya kesejahteran  umum warga negara.

Sejalan dengan peringatan hari HAM yang jatuh pada 10 Desember, menurut Puan, hak–hak itu harus dipenuhi  seiring dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan warga negara.

Puan menegaskan, DPR  RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, memastikan bahwa pemerintah melalui program pembangunan dapat memenuhi hak-hak rakyat.

Baca: Kota Surakarta Siap Laksanakan Pilkada 2020

“Hak dasar  sosial, ekonomi, dan budaya yang perlu menjadi perhatian kita bersama saat ini adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan," kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (10/12/2019).

Hak atas pendidikan mensyaratkan adanya kualitas dan mutu pengajaran yang sama di seluruh wilayah NKRI yang bisa dinikmati  seluruh kelompok masyarakat pada  seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, Pemerintah berkewajiban menyiapkan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pengajar dan biaya pendidikan yang terjangkau oleh semua kelompok masyarakat, sehingga kualitas pendidikan mereka tidak ketinggalan dari negara-negara lain.

Sementara itu, hak atas kesehatan meliputi hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.

Puan menilai, pemenuhan hak kesehatan anak masih belum memadai mengingat prevalensi balita stunting di Indonesia, paling tinggi dibanding negara G-20 lainnya, meskipun dalam sepuluh tahun terakhir angka itu turun 10 persen menjadi 27,67 persen.

Baca: Masinton: DPR dan Pemerintah akan Masukkan Hukuman Mati bagi Koruptor Jika Rakyat Kehendaki

Sementara terkait dengan hak atas kesehatan, Pemerintah wajib menyelesaikan persoalan BPJS kesehatan sehingga hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tidak terganggu.

"Pemerintah juga berkewajiban melindungi hak kesehatan ibu terutama karena masih tingginya angka kematian ibu melahirkan sebesar 305 per 1000 kelahiran," sambung politisi F-PDI Perjuangan ini.

Untuk hak atas pekerjaan, Pemerintah berkewajiban melindungi hak  atas pekerjaan warga negara di tengah gempuran disrupsi yang akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Baca: Pemerintah Diminta Sinkronkan Kebutuhan Gas untuk Pabrik Pupuk

Pemerintah harus segera  menyiapkan program peningkatan kapasitas dan kompetensi warga negaranya agar mereka bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang lahir dari revolusi industri 4.0.

“DPR sesuai tugas pokok dan fungsinya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak warga negara atas Pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak," tandas Puan. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved