Komisi IX DPR: Semua Dapur MBG Harus Punya Fasilitas Standar Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gorontalo, terungkap bahwa terdapat kesenjangan fasilitas antara dapur yang dibangun pada tahap awal program dengan yang baru dibangun saat ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyebutkan bahwa beberapa dapur lama belum memiliki fasilitas vital seperti refrigerator (kulkas berkapasitas besar) dan genset.

“Kalau listrik padam dan refrigerator mati, bahan makanan bisa cepat rusak atau busuk. Ini bukan masalah sepele, apalagi untuk pelayanan ribuan porsi setiap hari,” ujarnya kepada Parlementaria di Gorontalo, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, perbedaan fasilitas ini menciptakan ketidakmerataan kualitas layanan gizi. Padahal, dapur dengan peralatan yang lengkap dapat menjaga kualitas bahan makanan lebih baik dibandingkan dengan yang kekurangan sarana pendukung. Akibatnya, standar gizi dan keamanan pangan bisa berbeda antar daerah.

Masukan juga datang dari pihak Komando Distrik Militer (Kodim) yang turut mendampingi operasional dapur. Mereka menegaskan perlunya daftar fasilitas minimal yang harus dimiliki setiap dapur, termasuk genset, refrigerator, dan peralatan penyimpanan kering.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Tegaskan Pentingnya Penguatan Tata Kelola Produksi dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Ninik menambahkan bahwa kebutuhan ini harus menjadi bagian dari anggaran rutin, bukan sekadar tambahan jika ada dana lebih.

“Kalau mau kualitas makanan terjaga, semua dapur harus punya fasilitas yang sama dan memadai. Tidak boleh ada yang ketinggalan,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan sarana pendukung dapat membantu dapur menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau gangguan listrik berkepanjangan, yang dapat menghambat distribusi makanan.

Komisi IX DPR berencana memasukkan rekomendasi ini dalam laporan hasil kunjungan kerja, untuk kemudian dibahas bersama Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan.

“Program gizi bukan sekadar soal masak dan distribusi. Ini soal rantai pasok, penyimpanan, keamanan, dan kualitas. Semua harus diperkuat,” pungkas Ninik. (*)

Baca juga: Komisi II DPR Apresiasi Permintaan Maaf Nusron soal Tanah Negara, Diminta Fokus Berantas Mafia Tanah