Semua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi Gegara Politik Uang, Golkar Minta Evaluasi Pemilu

“Menyatakan diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024,” kata Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan.

Hakim konstitusi Guntur Hamzah menyampaikan, berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah menemukan pembelian suara pemilih dilakukan dengan nilai tinggi.

“Berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000 untuk satu pemilih," ujar Guntur.

Baca juga: Ketua DKPP: Politik Uang Makin Marak dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada

Ia menambahkan, seorang saksi bernama Santi Parida Dewi mengaku menerima uang hingga Rp64.000.000 untuk satu keluarga. Sementara itu, paslon nomor urut 1 juga terbukti melakukan praktik serupa, dengan nilai suap mencapai Rp6.500.000 per pemilih serta iming-iming perjalanan umrah jika terpilih.

Saksi Edy Rakhman bahkan mengaku menerima Rp19.500.000 untuk satu keluarga. Praktik kecurangan itu terjadi di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

Pilkada Ulang dalam 90 Hari, Tanpa Paslon Lama

Dengan diskualifikasinya seluruh paslon, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pilkada ulang di Kabupaten Barito Utara dalam waktu maksimal 90 hari sejak putusan dibacakan. Pemilihan ulang ini harus diikuti oleh pasangan calon yang berbeda dari sebelumnya.

Putusan ini menandai preseden penting dalam sejarah pemilu daerah dan menjadi momentum refleksi bagi partai politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat, untuk memperkuat integritas demokrasi lokal.