Nurdin Halid Sampaikan 8 Catatan Penting untuk Menkop Ferry Juliantono

Ia menegaskan bahwa transparansi sebagai prinsip koperasi harus diwujudkan dengan tidak hanya mencetak dan membagikan Manual Book kepada pengurus dan manajemen, tetapi juga mempublikasikannya melalui website resmi Kopdeskel Kementerian atau Satgas agar bisa diakses publik, terutama anggota.

Nurdin juga menyoroti pentingnya digitalisasi Kopdeskel untuk mengelola keuangan, keanggotaan, produksi, dan distribusi barang secara transparan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi.

Baca juga: Firnando Ganinduto: Ferry Juliantono Sosok Tepat untuk Percepat Program Koperasi Merah Putih

Selain itu, ia menekankan perlunya roadmap yang jelas dengan indikator terukur, mulai dari jumlah keanggotaan, kesehatan keuangan, hingga kepuasan anggota, yang harus dimonitor secara independen dengan melibatkan Dekopin, akademisi, maupun lembaga audit independen demi menjamin transparansi.

Keenam, Nurdin Halid menegaskan bahwa selain membangun Kopdeskel Merah Putih (MP), Kementerian Koperasi juga harus bertanggung jawab atas kemajuan sekitar 130 ribu koperasi yang sudah ada di berbagai sektor usaha.

Ia mengingatkan bahwa Menteri Koperasi bukan hanya menteri untuk Kopdeskel MP, tetapi juga menteri bagi seluruh koperasi yang ada, sehingga dengan anggaran terbatas Kemenkop perlu fokus pada penguatan regulasi, kebijakan yang berpihak pada koperasi, serta merancang model kolaborasi antara Kopdeskel MP dengan koperasi yang telah berjalan.

Menurutnya, kerja sama antar-koperasi merupakan salah satu kekuatan jaringan koperasi, sehingga dinas koperasi, pengurus, dan manajemen Kopdeskel harus aktif mengajak koperasi lain untuk bermitra dalam produksi, distribusi, maupun pemasaran.

Ia menekankan bahwa Kopdeskel tidak boleh mematikan UMKM maupun koperasi yang sudah ada, melainkan harus mengintegrasikan keduanya agar saling memperkuat.

Dengan demikian, Kopdeskel dapat mendorong UMKM desa dan kota naik kelas, sementara negara tetap berkewajiban membina koperasi lama agar mampu bersaing di era modern.

Ketujuh, Menkop yang baru harus segera menyelesaikan dualisme Dekopin karena Dekopin adalah mitra strategis Pemerintah dalam memajukan koperasi sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 Ayat 1.

"Harus dipahami, Dekopin, Dekopinwil dan Dekopinda adalah aset strategis Pemerintah karena struktur Dekopin dari pusat hingga daerah diisi oleh para praktisi koperasi yang sarat pengalaman dalam bisnis koperasi," ujar Nurdin.

Baca juga: Perdagangan RI–Australia Melonjak, Nurdin Halid Optimis Defisit Perdagangan Bisa Berbalik Surplus

Fokus Kopdeskel: Kembangkan Usaha Anggota!

Kedelapan, Nurdin Halid menekankan bahwa pengurus dan manajemen Kopdeskel Merah Putih (MP) harus mengembangkan bisnis berbasis sumber daya alam, budaya lokal, dan kebutuhan anggota karena koperasi adalah sistem sosial-ekonomi berbasis komunitas dan nilai yang terbukti sukses di banyak negara maju.

Menurutnya, koperasi tidak sekadar mengejar keuntungan lembaga, tetapi harus mampu mengembangkan usaha anggota seperti petani, nelayan, peternak, pengrajin, pedagang kecil, dan pelaku UMKM lainnya melalui struktur usaha dari hulu hingga hilir.

Ia menyebut lima unit usaha yang realistis dijalankan tanpa menunggu modal besar, yakni usaha simpan pinjam dan produksi di sektor hulu, serta usaha distribusi, pemasaran, dan konsumsi di sektor hilir.

Jika lima unit ini dijalankan efektif, Nurdin meyakini seluruh warga desa akan antusias menjadi anggota sehingga Kopdeskel bisa mandiri, menyejahterakan masyarakat, dan menghindari kegagalan seperti KUD di era Orde Baru yang hanya difokuskan pada program pemerintah tanpa mengembangkan potensi lokal.

Karena itu, ia mengingatkan agar Kopdeskel tidak terjebak pada pola lama, melainkan benar-benar tumbuh sebagai koperasi berbasis kebutuhan dan kekuatan masyarakat desa.