Rusli Habibie Desak Pemerintah Percepat Eksekusi Transisi Energi Sesuai RUPTL 2025–2034

TRIBUNNEWS.COM — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie, mendorong pemerintah. Khususnya Kementerian ESDM dan PLN—untuk mempercepat langkah konkret dalam pelaksanaan agenda transisi energi nasional. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan telah tertuang secara jelas dalam RUPTL 2025–2034, namun kecepatan eksekusi di lapangan masih jauh dari harapan dan perlu ditingkatkan secara signifikan.

Rusli mengingatkan bahwa, berdasarkan data pemerintah, sekitar 66 persen pasokan listrik nasional hingga saat ini masih ditopang oleh PLTU batu bara sebagai pembangkit baseload.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi, sementara tuntutan global dan komitmen nasional menuntut percepatan penggunaan energi bersih.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar dan dapat menjadi alternatif baseload di masa depan. Ia mencontohkan potensi panas bumi dan energi angin di Provinsi Gorontalo yang sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca juga: Pemerintah Umumkan RUPTL 2025-2034, Ini Upaya PLN IP Percepat Transisi Energi

Rusli menegaskan bahwa panas bumi, dengan sifatnya yang dapat beroperasi stabil 24 jam, adalah salah satu calon kuat pengganti batu bara. Namun, ia menyoroti perlunya solusi terhadap harga keekonomian panas bumi agar lebih kompetitif dan menarik bagi investor.

“Panas bumi bisa menjadi tulang punggung pembangkit baseload yang bersih. Tapi kita harus menemukan formula keekonomian yang tepat supaya proyeknya feasible dan tidak membebani masyarakat,” tegas Rusli.

Ia menambahkan bahwa potensi EBT tidak hanya berada di Gorontalo, tetapi juga tersebar di berbagai daerah lain di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Semua potensi tersebut harus diintegrasikan dan diakselerasi untuk mengejar target bauran energi dalam RUPTL, khususnya periode 2029–2034.

Rusli meminta Kementerian ESDM dan PLN melakukan pemetaan ulang secara lebih progresif terhadap proyek-proyek EBT, mempercepat perizinan, studi kelayakan, hingga percepatan konstruksi, agar target transisi energi tidak sekadar menjadi rencana di atas kertas.

“Kalau kita ingin transisi energi berjalan cepat, eksekusinya harus lebih agresif. Jangan biarkan potensi besar di daerah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus menggerakkan ini dengan lebih serius,” ujar legislator asal daerah pemilihan Gorontalo itu.

Ia berharap percepatan ini akan memperkuat ketahanan energi, membuka peluang investasi, serta membawa manfaat langsung bagi masyarakat daerah yang memiliki potensi energi bersih.

Baca juga: Soeharto jadi Pahlawan Nasional, AMPG: Warisan Terbesar Soeharto bagi Golkar adalah Budaya Politik