Ibadah Haji 2025
Anggota Komisi VIII DPR Tolak Pembentukan Pansus Haji 2025
Usulan pembentukan Pansus sebelumnya disampaikan oleh anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Muhammad Zulfikar
"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," kata Muslim dikutip dari website resmi DPR RI, Rabu.
Dia menyoroti berbagai persoalan teknis yang menimpa jemaah, termasuk keterlambatan distribusi makanan dan transportasi yang tidak memadai.
Muslim menegaskan bahwa sejumlah jemaah bahkan sempat terlantar hingga berjam-jam. Bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.
Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.
"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI," ucap Muslim.
Muslim berpendapat, Pansus ini penting untuk menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus.
“Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tetapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tutur Muslim.
Baca juga: DPR Usulkan Pembentukan Pansus Evaluasi Pelayanan Haji 2025
Muslim berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Dia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.
Muslim berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji. “Haji bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” imbuhnya. (*)
Ibadah Haji 2025
Komite 3 DPD RI Usul Ada Kompensasi Otomatis Terhadap Jemaah Haji Telat atau Gagal Berangkat |
---|
Mekanisme Kuota Haji, Bagaimana Peran Pemerintah dan Swasta Memotong Daftar Antrean? |
---|
Kepala BP Haji: Isu Kesehatan Jemaah Haji Indonesia jadi Sorotan Arab Saudi |
---|
Kepala BP Haji Pastikan Belum Minta Tambahan Kuota Haji dari Pemerintah Arab Saudi |
---|
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025: Diduga Ada ASN Lakukan Pungli Makanan, Negara Rugi Rp251 M |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.