Reaksi Hamas Didemo Warga Gaza hingga Netanyahu Sebut Kebijakan Israel Berhasil

TRIBUNNEWS.COM - Protes besar terjadi di Gaza, Palestina.

Warga menentang kelompok milisi Hamas dan menuntut diakhirinya perang dengan Israel.

Hamas menanggapi demonstrasi tersebut dengan menyebut para demonstran sebagai "agen" pendudukan, sebuah istilah dalam bahasa Arab yang sering dikaitkan dengan pengkhianat.

Dalam pernyataan di saluran Telegram sayap bersenjatanya, Brigade Al-Qassam, Hamas menuduh bahwa protes tersebut diprovokasi oleh Otoritas Palestina di Ramallah.

Dikutip dari Newsweek, Hamas menyebut Unit Media Keamanan dalam Dinas Intelijen Palestina sebagai dalang di balik kampanye hasutan terhadap perlawanan Palestina.

Demonstrasi yang terjadi pada Selasa (25/3/2025) di Gaza utara memperlihatkan warga meneriakkan slogan anti-Hamas, seperti "Hamas keluar", serta membawa spanduk yang menyerukan penghentian perang dan perdamaian.

Warga Gaza yang awalnya mendukung Hamas kini semakin kecewa, terutama akibat krisis kemanusiaan yang kian memburuk.

Juru bicara Partai Fatah yang menguasai Otoritas Palestina, Munther Hayek, meminta Hamas untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang diakui secara global.

Menurutnya, kehadiran Hamas justru merugikan perjuangan Palestina.

Sementara Hamas menghadapi protes di Gaza, Netanyahu juga mendapat tekanan dari dalam negeri.

Ribuan warga Israel turun ke jalan di dekat parlemen, Knesset, menentang kebijakan pemerintah, termasuk pemecatan kepala Badan Keamanan Dalam Negeri, Ronen Bar.

Demonstrasi ini, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera, dipimpin oleh kelompok oposisi yang menuduh Netanyahu berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Baca juga: Klaim Israel Dibantah Kemenlu RI, Tak Ada Kesepakatan dengan Israel untuk Pemindahan 100 Warga Gaza

Pemimpin oposisi Yair Lapid bahkan menyerukan "pemberontakan" jika Netanyahu tidak mematuhi keputusan Mahkamah Agung Israel yang membekukan pemecatan Ronen Bar.

Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi kritik terkait reformasi peradilan yang dituduh memperlemah sistem demokrasi Israel.

RUU tentang pengangkatan hakim yang sedang diperdebatkan di Knesset diperkirakan akan disahkan dalam waktu dekat, meski menuai protes besar-besaran.

Netanyahu: Protes Gaza Bukti Kebijakan Israel Berhasil

Lebih lanjut, Netanyahu menanggapi protes ini dengan menyatakan bahwa kebijakan Israel terhadap Hamas terbukti efektif.

Dalam debat di Knesset, Netanyahu mengatakan bahwa warga Gaza mulai menyadari bahwa Hamas adalah sumber masalah mereka.

Dikutip dari JNS, ia menegaskan bahwa Israel akan terus berperang hingga semua sandera dikembalikan dan Hamas dihancurkan.

Netanyahu juga menyebut bahwa sejak perang dimulai pada Oktober 2023, Israel telah menewaskan puluhan ribu pejuang Hamas dan menghancurkan infrastruktur kelompok tersebut.

Ia memperingatkan bahwa jika Hamas terus menahan sandera, Israel akan merebut lebih banyak wilayah di Gaza.

Israel Lanjutkan Serangan, Hamas Tolak Perpanjangan Gencatan Senjata

Perang kembali berkobar pada 18 Maret 2025 setelah gencatan senjata yang ditengahi AS, Mesir, dan Qatar gagal diperpanjang.

Israel menuduh Hamas enggan membebaskan sandera, sementara Hamas menuduh Israel menghambat negosiasi.

Menurut laporan The Washington Post, pemerintah Israel sedang mempertimbangkan operasi darat besar di Gaza, yang bisa mencakup pendudukan militer selama berbulan-bulan.

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menegaskan bahwa jika Hamas tidak membebaskan sandera, Israel akan merebut lebih banyak wilayah Gaza dan memperluas zona keamanan untuk melindungi warga Israel.

Upaya Mediasi AS

Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, saat ini berupaya memperpanjang gencatan senjata di Gaza hingga periode Paskah dan Ramadan.

Baca juga: Jubir Hamas Abdel Latif al-Qanou Tewas dalam Serangan Udara Israel di Jalur Gaza Utara

Rencana tersebut mencakup pembebasan 11 sandera hidup dan setengah dari jenazah yang masih ditahan Hamas.

Israel mendukung garis besar usulan tersebut, tetapi Hamas belum memberikan tanggapan positif.

Sementara negosiasi berlangsung, Israel terus melanjutkan operasi militer, yang diberi nama "Operasi Kekuatan dan Pedang".

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)