Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom

Langkah ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (22/1/2025) sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperketat kontrol terhadap imigrasi ilegal.

Kebijakan keamanan perbatasan telah menjadi prioritas utama Trump sejak awal masa jabatannya.

Selain mengerahkan pasukan aktif, Trump juga mengarahkan penggunaan militer untuk mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam berbagai tugas, seperti logistik, transportasi, dan pembangunan penghalang.

Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah mengirim ribuan tentara untuk membantu mengamankan perbatasan.

Pada 2018, lebih dari 5.000 tentara dikerahkan ke Texas, Arizona, dan California untuk mendukung patroli perbatasan, lapor VOA.

Penetapan Keadaan Darurat Nasional

Baca juga: Presiden Meksiko: Penggantian Nama Teluk Meksiko oleh Donald Trump Hanya Berlaku untuk Amerika

Salah satu langkah besar yang diambil Trump dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertama menjabat.

Keputusan ini memberikan mandat kepada militer untuk mendukung pengamanan perbatasan, memperbolehkan pengiriman pasukan tambahan, serta memungkinkan penggunaan militer untuk penegakan hukum dalam beberapa keadaan.

Keadaan darurat nasional ini memungkinkan pemerintah untuk mengerahkan sumber daya militer lebih banyak ke perbatasan selatan.

Hal ini juga membuka kemungkinan untuk menggunakan Undang-Undang Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act), yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengirimkan pasukan militer guna menanggulangi kerusuhan di dalam negeri, termasuk dalam hal penegakan hukum di perbatasan.

Pada saat yang sama, Trump berjanji untuk mempercepat proses deportasi migran ilegal dan memperketat kontrol perbatasan, dengan tujuan utama mengurangi angka imigrasi ilegal ke AS.

Keputusan Trump Dinilai Bertentangan dengan UU Posse Comitatus

Keputusan Trump untuk mengerahkan tentara aktif ke perbatasan juga menuai kritik dari beberapa pihak.

Beberapa berpendapat bahwa penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil bertentangan dengan UU Posse Comitatus, yang melarang pasukan aktif melakukan tugas penegakan hukum.

Ketegangan AS-Meksiko terkait Teluk Meksiko

Selain masalah perbatasan, Amerika-Meksiko juga bersitegang soal Teluk Meksiko.

Trump mengusulkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

"Kami akan mengubah nama itu karena kami melakukan sebagian besar pekerjaan di sana dan itu milik kami," kata Trump, dikutip dari ABC News, Rabu (8/1/2025).