Mossad Membangkang, Tolak Perintah Netanyahu Bunuh Pemimpin Hamas Demi Jaga Diplomasi

Bahkan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menegaskan negaranya akan membalas serangan Israel yang menghantam ibu kota Doha pada Selasa (9/9/2025).

“Negara Qatar berkomitmen untuk bertindak tegas terhadap apa pun yang menargetkan wilayahnya dan akan berhak untuk membalas serta mengambil semua tindakan yang diperlukan,” ujar Al-Thani, dilansir dari Reuters.

Sejauh ini Pemerintah Qatar tak merinci serangan apa yang akan dilakukan militernya untuk membalas gempuran yang dilakukan Israel.

Analis menilai Qatar kemungkinan tidak akan menempuh jalur militer seperti Iran. Lantaran kapasitas pertahanan dan kekuatan militer Qatar  tidaklah seperti Iran atau Israel.

Namun, komitmen Al-Thani untuk melakukan “pembalasan” membuka peluang tekanan diplomatik dan hukum internasional terhadap Israel.

Terlihat dari upaya Qatar yang berencana menggelar  KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) darurat yang dihadiri negara Arab-Islam pada Senin (15/10/2025).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed bin Mohammed Al-Ansari, menegaskan bahwa pertemuan darurat tersebut memiliki arti penting sebagai wujud solidaritas Arab dan Islam terhadap Qatar.

Mengutip dari Jerusalem Post, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi telah dipastikan hadir, dengan Kairo menilai forum ini akan melahirkan keputusan yang sebanding dengan skala agresi Israel.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir telah menjalin komunikasi dengan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan untuk memperkuat koordinasi politik, diplomatik, dan ekonomi.

KTT ini akan menjadi forum penting untuk mengeluarkan kecaman tegas terhadap Israel.

Selain itu, para pemimpin diperkirakan akan merumuskan langkah-langkah diplomatik terkoordinasi di PBB maupun organisasi internasional lainnya guna menekan Tel Aviv dan meminta pertanggungjawaban atas eskalasi serangan.

Isu peninjauan hubungan dagang dengan Israel juga disebut masuk dalam agenda, seiring meningkatnya dorongan agar tekanan ekonomi dijadikan instrumen politik dalam menghadapi agresi tersebut.

(Tribunnews.com / Namira)