Peringatan 60 Tahun Tibet Dihadiri Xi Jinping dan Delegasi Pusat Tiongkok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemunculan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Tibet menjadi sorotan, terutama setelah pertemuan tahunan Beidaihe 2025. 

Lanskap politik Tiongkok kini memasuki fase transformasi yang tenang, namun tak terelakkan.

Xi tiba-tiba muncul di Tibet setelah tiga pekan absen dari ruang publik. Menurut laporan Mekong News, Kamis (18/9/2025), kunjungan tersebut bertepatan dengan peringatan 60 tahun Daerah Otonomi Tibet (TAR) dan dinilai bukan sekadar seremonial.

Kunjungan itu sekaligus menjadi penegasan simbolis otoritas di wilayah yang memiliki ikatan historis dengan dua tokoh politik, yakni Hu Jintao dan Hu Chunhua.

Tibet sejak lama dipandang sebagai basis pengaruh faksi reformis dan moderat dalam Partai Komunis Tiongkok.

Kedatangan Xi di Lhasa pada 20 Agustus 2025 tercatat sebagai penampilan publik pertamanya sejak konklaf Beidaihe, sebuah forum tertutup para elite senior partai.

Waktu dan lokasi kunjungan tersebut segera menarik perhatian internasional.

Tibet kerap dipandang sebagai perbatasan politik sekaligus ideologis.

Hu Chunhua pernah menjabat sebagai Sekretaris Partai di wilayah ini dan bahkan sempat digadang-gadang sebagai rising star serta calon penerus.

Kehadiran Xi di sana, bersama rombongan pejabat tinggi, ditafsirkan sebagai upaya terencana untuk menunjukkan kendali penuh sekaligus meredam spekulasi terkait memudarnya pengaruhnya.

Peringatan 60 tahun Daerah Otonomi Tibet itu sendiri berlangsung dengan skala besar. Hampir 20.000 orang, mulai dari pejabat, tentara, hingga pelajar, turut serta dalam acara yang diorganisir dengan begitu rapi.

Secara visual, perayaan itu menyerupai tontonan ala Korea Utara, dengan dominasi bendera merah, tarian koreografis, dan penampilan publik yang serba terkendali.

Kemunculan Xi disertai kehadiran Hu Chunhua sebagai bagian dari delegasi pusat.

Setelah sempat disingkirkan ke jabatan seremonial di Badan Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), kehadiran Hu di Tibet dipandang sebagai sinyal rehabilitasi politik.

Bagi sebagian pengamat, langkah itu mencerminkan kompromi politik yang kemungkinan lahir dari konsensus Beidaihe.